JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebanyak tujuh (7) fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, justru mendukung digulirkannya hak angket untuk lembaga anti rasuah, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Sedangkan ke-7 Fraksi di DPR RI itu faktanya merupakan partai pendukung Pemerintah yang menjadikan Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI. Baik PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKS dan PAN.
Selebihnya, hanya ada 3 Fraksi yang ‘keukeuh’ yakni Partai Gerindra, PKB dan Partai Demokrat. Artinya, ‘ogah’ jika digelar hak angket yang dicurigai bakal menggembosi kewenangan KPK di dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, apa yang diinginkan partai pendukung Pemerintah, justru bakal menggangu program nawacita dari Presiden RI.
“Apalagi jika Jokowi diam saja alias ikut menolak digelarnya hak angket bagi KPK. Pastinya, bakal banyak hal terjadi. Prediksi saya bisa muncul rekomendasi revisi undang-undang KPK,” tegas Abdul Fickar Hadjar.
Dampak berikutnya, tambah dia lagi, bakal berlanjut ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pasalnya, bakal jadi catatan tersendiri, di mana KPK bisa ‘digembosi’ justru disaat Pemerintahan RI dibawah Presiden Jokowi. ■ Red/Goes
