JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Penahanan massal terhadap warga Uyghur oleh Pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di wilayah tersebut, mengundang sikap prihatin anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Prof Dr Dailami Firdaus. Oleh karenanya, ia meminta agar langkah tersebut harus segera dihentikan.
“Pemerintah Tiongkok harus menghentikan kamp-kamp reedukasi dan penahanan warga Uyghur sekarang juga,” pinta Senator Dailami Firdaus dalam rilisnya yang dikirim ke POSBERITAKOTA, Kamis (20/12).
Menurutnya, Pemerintahan Tiongkok ditenggarai telah meluncurkan ‘program reedukasi’ semenjak tahun 2012, yaitu program pengumpulan warga yang ditujukan kepada 23 juta Muslim Uyghur dalam sebuah lokasi secara massal.
Program reedukasi ini semakin menjadi-jadi ketika Chen Quanguo, Pemimpin Partai Komunis garis keras yang sebelumnya bertugas di Tibet, mengambil alih kepemimpinan partai komunis untuk wilayah Uyghur pada tahun 2016.
“Laporan-laporan kredibel yang masuk ke PBB dan organisasi HAM menyatakan sekitar 1 juta warga keturunan Muslim Uyghur, Kazakh dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang, dipaksa mengikuti kamp-kamp reedukasi atau ditahan karena mempertahankan identitas agama dan budaya mereka,” papar Dailami Firdaus lagi.
Sedangkan program reedukasi antara lain meliputi pelarangan jenggot panjang, pemakaian jilbab/hijab di tempat-tempat umum, memberi nama anak yang dicurigai berbau identitas ke-Islaman dan bahkan sampai kepada penghancuran masjid.
“Pelarangan-pelarangan seperti ini tidak bisa diterima akal sehat, karena hanya mungkin dilakukan oleh kaum anti Tuhan,” ucap dia.
Senator Dailami Firdaus mengaku sangat prihatin jika Pemimpin Politik dan anggota parlemen, khususnya di negara-negara muslim seolah-olah tidak peduli dengan tindakan-tindakan mengarah kepada penghapusan etnis (genosida) di Xinjiang, Barat Daya Tiongkok.
“Apa hanya karena hubungan ekonomi atau mungkin pemberian hutang dari Pemerintah Tiongkok, politisi dan anggota parlemen di negara muslim tidak ada yang mengkritisi isu muslim Uyghur dan Xinjiang,” tanya Dailami Firdaus.
Mengakhiri pernyataannya, ia meminta para anggota parlemen di DPR RI dan DPD RI membuat pernyataan sikap keras atas program reedukasi dan penahanan warga tanpa pengadilan di Xinjiang. Dirinya juga berharap ada tindakan yang lebih tegas dan nyata dari Pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional, tanpa harus khawatir terhadap reaksi keras dari pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. ■ RED/GOES
