514 Kabupaten & Kota, SEKRETARIS UTAMA BKKBN Bilang DAK Naik 10 Tahun Terakhir

PALEMBANG (POSBERITAKOTA) – Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal, mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Keluarga Berencana (KB) meningkat. Bahkan dalam 10 tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Nofrijal dalam acara “Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran DAK sub Bidang KB TA 2019” di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (23/1) malam WIB. Bahkan bidang KB telah memperoleh DAK selama lebih dari 10 tahun, baik alokasi maupun jumlah kabupaten dan kota sasarannya.

DAK adalah dana bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Dengan tujuan membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Nofrijal bahwa DAK itu dialokasikan untuk 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Peningkatan DAK mencapai 400 persen lebih dalam 10 tahun dari Rp 300-400 miliar hingga sekarang mencapai Rp 2,6 triliun.

Dana itu secara nasional digunakan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta penyuluhan KB. Beberapa hal yang bisa dilihat dari penggunaan DAK itu seperti untuk penyediaan sarana dan prasarana para pengelola keluarga berencana di kabupaten dan kota, termasuk penyuluh.

Selanjutnya, digunakan untuk penguatan Kampung KB. Kemudian, dipakai untuk operasionalisasi balai penyuluhan di masing-masing kecamatan dan terakhir untuk penyaluran kontrasepsi agar lancar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, BKKBN mendapatkan DAK sub Bidang KB sebesar Rp 2,559 triliun.

Dana Alokasi Khusus itu terbagi pada DAK fisik sebesar Rp 624 miliar, DAK penugasan/ penanggulangan stunting Rp 7,8 miliar dan DAK nonfisik/ Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp 1,967 triliun.

“Alokasi anggaran DAK yang terus meningkat sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di kabupaten dan kota. Sehingga untuk pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019,” kata dia. ■ RED/ANT/AYID

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here