JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta terpaksa menunda rapat lantaran ada kesalahan pada daftar peserta undangan. Penundaan rapat tersebut sempat menjadi viral di medsos karena pada daftar undangan tersebut tercantum nama organisasi yang dilarang pemerintah yakni Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kepala DPPAP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati membenarkan rapat yang diagendakan pada Jumat tanggal 14 Juni itu ditunda lantaran adanya kekeliuran dalam penentuan peserta rapat.
“Kami mengakui adanya kekeliruan dalam undangan rapat tersebut. Kekeliruan itu adalah mengundang organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Kami akui ada kesalahan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/6).
Tuty menjelaskan, DPPAPP DKI Jakarta berencana mengadakan rapat perihal adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
“Komunitas tersebut menganggap bahwa konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender sehingga harus diperbaiki. Untuk itu, kami berencana menggelar rapat dengan mengundang sejumlah unsur organisasi masyarakat yang terkait dengan perempuan. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” tambah Tuty.
Namun, terjadi kekeliruan bahwa penyusun undangan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang adalah dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah. “Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” kilahnya.
Akhirnya rapat tersebut terpaksa ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. “Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” tambahnya. ■ RED/JOKO/S
