Menonaktifkan PP PTMSI, KETUA & PLT SEKJEN KOI Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Tohir bersama Plt Sekjen KOI Hellen Sarita de Lima, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum PP PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia), Komjen Pol (Purn) Oegroseno pada Minggu (6/10) malam kemarin.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum PP PTMSI, Umbu S. Samapatty, kepada wartawan di Jakarta. “Baru saja, 10 menit yang lalu kami keluar dari Polda Metro Jaya . Berkas laporannya sudah masuk dan sudah sesuai persyaratannya,” tutur Umbu S. Samapatty.

Dasar laporannya ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya karena Ketua Umum KOI, Erick Tohir bersama Plt Sekjen KOI, Hellen Sarita, diduga telah melakukan pemalsuan dokumen, memanipulasi data, dan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mengindahkan keputusan Inkracht (putusan yang berkekuatan hukum tetap) dari Mahkamah Agung tentang keabsahan PP PTMSI pimpinan Oegroseno.

Dijlaska Umbu lebih lanjuy bahwa kasus ini berawal dari tidak diundangnya PP PTMSI dalam Kongres Istimewa KOI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019. Karena tidak diundang pihak PP PTMSI dalam hal ini Komjen Pol (Purn) Oegroseno menanyakan ke pihak KOI yakni ke Muday Madang mengapa PP PTMSI tidak diudang?

Baca Juga:  Audiensi Wartawan Sie Hukum, KETUA PN JAKPUS Beri Pelayanan Terpadu ke Masyarakat

Dari Muday Madang mendapat jawaban bahwa dirinya kurang aktif. Ia harus menanyakannya ke Plt Sekjen Ibu Hellen. Dari Hellen dikatakan bahwa keputusan tidak mengundang PP PTMSI, karena berdasarkan rapat KE (Komisi Etik) tanggal 29 Agustus.

Disebutkan oleh Hellen, kata Umbu Samapatty, bahwa KOI tidak mengundang PP PTMSI karena masih ada dualisme dalam tubuh PTMSI yaitu ada PP PTMSI dan PB PTMSI.

Sementara menurut Umbu S. Samapatty, yang jadi masalah, rapat Komisi Etik baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus, tapi memutuskan tidak mengundang justru terjadi sebelumnya, berarti keputusan mendahului rapat.
Tindakan tersebut berakibat sangat merugikan pihak PP PTMSI secara material dan imaterial.

“Itu pidana, nanti juga kita akan gugat secara perdata, perbuatan melawan hukum karena ada keputusan Inkracht dari Mahkamah Agung akan tetapi KOI mengabaikan keputusan hukum yang sudah berkekutan hukum tetap dan permanen tersebut,” jelas mantan kuasa hukum IOC yang memenangkan gugatan membatalkan Ring Lima Logo KONI. ■ RED/MIKE WANGGE/GOES

Beri Tanggapan