Ombudsman Kritik Kebijakan Gubernur Anies, PROYEK PELEBARAN TROTOAR Guna Tampung PKL Langgar UU

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Program pelebaran trotoar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di sejumlah lokasi, ternyata sebagian ruangan bakal buat menampung pedagang kaki lima (PKL). Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pun langsung mengritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang terkesan memanjakan PKL.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, meminta Pemprov DKI untuk tidak mengistimewakan PKL hingga mengakomodasinya di atas trotoar. Ombudsman mengingatkan adanya aturan hukum mengenai fungsi jalan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan atutan-aturan itu.

“Penggunaan jalan dan sarana pendukungnya merupakan kewenangan Polri yang dalam UU Lalu Lintas sudah dijelaskan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/10). Kalaupun ada kegiatan non-lantas harus seizin Polri.

Sebelumnya, Wakil Walikota Jakpus Irwandi menyebut penataan trotoar di tiga wilayah bakal mengakomodasi PKL. Ketiga wilayah tersebut adalah Senen Cikini, dan Agus Salim. Dari lebar trotar 8 meter nantinya bakal dibagi 2,5 meter untuk PKL.

Teguh mengaku hingga kini pihaknya belum diajak berkoordinasi dengan Pemprov DKI mengenai hal tersebut. Dia malah meminta Gubernur Anies untuk membatalkan rencana tersebut karena mengakomodasi PKL di atas trotoar melanggar aturan hukum.

Ditegaskan Teguh lebih lanjut bahwa pihaknya bakal melakukan langkah koreksi jika Pemprov DKI nantinya merealisasi rencananya itu. “Kalau rencana itu sudah menjadi agenda resmi pemprov, kami punya hak untuk melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:  Anggota DPD RI Bang Dailami Sesalkan Video Kampanye Paslon 2 Bertuliskan 'Ganyang Cina'

Pemprov DKI, kata Teguh, sebaiknya mengoptimalkan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta yang mewajibkan pengusaha pasar swasta wajib menyediakan lahan bagi PKL antara 10-20 persen.

Karena itu, Teguh juga meyakini langkah tersebut lebih tepat dikedepankan DKI ketimbang memaksakan aturan dengan menyediakan lahan di atas trotoar bagi PKL. “Terlebih Perda No 7/2012 menegaskan bahwa Gubernur DKI dapat melakukan penagihan kepada para pemilik gedung yang belum mengakomodasi PKL,” tandas Teguh.

Sebagaimana diketahui, saat ini Pemprov DKI sedang memperlebar trotoar di seluruh wilayah Ibukota. Proyek penyempitan badan jalan tersebut semakin menambah kemacetan di sana-sini. Masyarakat banyak mengeluhkan kebijakan ngawur tersebut.

“Buat apa pemerintah memangkas badan jalan untuk pelebaran trotoar. Proyek ini justru mengundang orang dari berbagai daerah untuk berjualan di trotoar. Kalau situasi pemerintahan sedang ‘meriang’ sedikit saja, maka trotoar langsung diokupasi oknum warga untuk jualan maupun parkir liar,” protes Suwardi, warga Cikini, Menteng. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan