Agar NKRI Bebas Radikalisme, ALEXIUS TANTRAJAYA SH MH Minta Penusuk Wiranto Diusut Tuntas

JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Siapapun dan bangsa negara manapun akan merasakan keprihatinannya bahkan terpukul atas musibah yang menimpa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Wiranto yang ditusuk di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/19).

“Saya yakin semua kalangan merasa prihatin dan terpukul atas peristiwa yang dialami Wiranto. Selain beliau sebagai pejabat negara, dia juga seorang mantan panglima TNI jenderal bintang empat yang ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai Menkopolhukam,” ucap advokat Alexius Tantrajaya SH MH.

Kepada POSBERITAKOTA, pemerhati hukum yang anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DPC Jakarta Barat ini menyebutkan apalagi berdasarkan keterangan Kadispen Polri, dari hasil penyelidikan kalau perbutan tersebut dilakukan pelaku dengan terencana.

“Maka dengan demikian sudah menjadi kewajiban Polri untuk mengungkap sampai keakar – akarnya jaringan dan kelompok organisasi dibalik pelaku, agar Indonesia terbebas dari faham radikalisme dan terorisme yang bukan menjadi kepribadian murni bangsa Indonesia,” tegasnya.

Alexius juga menambahkan agar negara ini bebas dari faham tersebut, sebaiknya kasus ini diusut secara tuntas, siapa dibalik kasus ini dan apa latar belakangnya. Sebab hal ini penting mengingat kejadian ini tidak baik untuk proses demokrasi ke depan,” katanya sambil menyebutkan polisi harus bekerja keras dengan mengajak semua pihak untuk memproses peristiwa tersebut secara hukum.

Dia menyebutkan sebagai hal yang mustahil kalau ada oknum warga yang dengan sengaja ingin melukai dan mencelakai seorang pejabat setingkat menteri tanpa ada latar belakang. Untuk itulah diharapkan ke depan hal tersebut tidak terjadi lagi.

Baca Juga:  Dijerat Pasal TPPU, BARESKRIM POLRI Tangkap Sindikat Malaysia-Sumatera & Sita BB Narkoba

Menurut anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ini peristiwa tersebut harus menjadi peringatan keras, terutama berkaitan dengan pengamanan pejabat negara. Sebab masyarakat kita ini butuh keadaan yang lebih santai untuk bisa berbicara, duduk bersama dan mengadukan masalah mereka secara langsung kepada pejabat.

“Saya melihat hal ini sudah warning alias ‘lampu merah’ yang harus menjadi perhatian semua pihak terkait dengan pengamanan pejabat negara. Modus peristiwa ini sepertinya satu perbuatan yang sudah terencana dengan sangat sistematis,” katanya. Apalagi, Menkopolhukkam itu merupakan simbol karena mengoordinasikan bidang politik, hukum dan keamanan di negara ini.

Jelas, tambahnya, peristiwa ini bukan saja menjadi preseden buruk, tapi juga menjadi citra kurang baik di mata dunia. Jadi, hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kewaspadaan hingga berlangsungnya pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 nanti. Demikian juga hal ini tidak perlu didramatisasi berlebihan.

“Oleh karenanya bila dilihat dari keberanian pelaku melakukan penusukan di depan umum kepada pejabat tinggi negara tersebut, maka kasus tersebut si pelakunya harus diproses hukum secara tegas dengan pemberatan tanpa toleransi, ” tegasnya.

Hal ini, ini tambahnya, sangat penting guna membuktikan kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia masih tetap merupakan negara yang aman untuk tujuan berinvestasi dan berwisata. ■ RED/BUDHI/GOES

Beri Tanggapan