Kabinet Baru Jokowi, ANDI HAKIM SH Minta Para Menteri Bisa Mendengar Aspirasi Masyarakat

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kabinet baru Jokowi – Ma’aruf Amin priose 2019 – 2024 segera dimulai. Tak dipungkiri memang kalau para menteri yang ditunjuk untuk duduk di kabinet tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

Meski mereka yang terpilih sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan berasal dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional, namun mereka dituntut berani mengambil sikap dan mau bekerja keras.

“Yang terpenting ini adalah, sebagai persyaratan utama, sosok menteri yang mau bekerja keras, mau mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, mereka harus merupakan sosok menteri yang responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat,” ucap advokat Andi Hakim SH.

Menurut salah satu pendiri HAPI (Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia), mengingat negeri ini masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, maka sangat diperlukan menteri yang komunikatif dengan publik agar dapat mendengar dan menyerap aspirasi publik untuk selanjutnya direspons sebagai program kerja dan kebijakan mereka.

Kepada POSBERITAKOTA, Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Persaudaraan Suhu-Suhu se Nusantara ini berharap Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus dapat memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya.

“Para sosok menteri itu juga harus responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah karena aspirasi dan ketidak-puasan masing – masing daerah tidak sama terkait dengan karakter masyarakat daerah yang beragam,” kata Ketua Umum Forum Lintas Nusantara (FLN) ini.

Yang jelas, tambah Ketua Umum DPP Majelis Tao Indonesia (MTI) ini, negara kita ini masyarakatnya semakin cerdas dan kritis. Untuk itulah presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat.

Baca Juga:  Geger Virus Cacar Monyet, KETUA DPR RI Minta Masyarakat Tetap Waspada

Tentunya, tambah Ketua Umum Group Rajawali Sakti Indonesia ini, tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menterinya saja, tetapi juga ditujukan kepada DPR RI, MPR RI, serta DPD RI. Para legislator dan senator diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi seluruh masyarakat.

“Yang tidak kalah pentingnya, hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti jilid I sebelumnya harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan beberapa peristiwa anarkis harus menjadi renungan dan menjadi masukan bagi pemerintah dan wakil rakyat.

Untuk itu, Andi yang juga menjabat Ketua Presidium DPP FKPPAI (Forum Keluarga Paranormal & Pengobatan ini, berharap kedepan harus ada perbaikan birokrasi dan penegakan hukum. Tentunya dalam penegakan hukum tersebut sangat dibutuhkan keberanian untuk memburu pelaku pungli dan korupsi.

“Memang hal ini tidak mudah seperti membalikan tangan. Kenapa? Karena, harus diimplementasikan di dalam pemerintahan yang akan datang. Walau sudah ada lembaga penegak hukum, peran presiden tetap saja diperlukan untuk penertiban penegakan hukum di lingkungan eksekutif dan penyelesaian konflik antar penegak hukum karena selama ini penegakan hukum kita juga kurang tegas,” katanya.

Terkait soal birokrasi, Andi sangaat berharap birokrasi yang cepat melayani masyarakat dalam memberi izin harus menjadi program utama pemerintah karena hal ini merupakan kunci reformasi. Sebab, birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit dapat menghambat investasi. ■ RED/BUDHI/GOES

Beri Tanggapan