ICMI Orwil DKI Jakarta Gelar Simposium Nasional, PRESIDEN JOKOWI Harus Izin DPR Jika Ingin Pindahkan Ibukota

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Wacana bakal dipindahkannya Ibukota dari Jakarta ke Panajam (Kalimantan Timur) sudah menjadi pembicaraan publik ditingkat nasional. Namun begitu, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau merealisasikannya, tetap harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Kenapa?

“Sebab bakal ada belasan Undang-undang yang menyangkut soal Ibukota Negara, harus dirubah lebih dulu, jika wacana itu bakal direalisasikan,” tegas Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, di acara Simposium Nasional terkait pemindahan Ibukota Negara, Selasa (29/10).

Sedangkan acara itu sendiri dilaksanakan oleh ICMI Orwil DKI Jakarta yang antara lain menghadirkan pembicara Din Syamsuddin, Ketua ICMI Orwil DKI Jakarta Dailami Firdaus, pengamat politik Rocky Gerung, politisi PKS Mardani Ali Sera, Denny Indrayana, budayawan H Ridwan Saidi, Rektor UIA Masduki Ahmad dan lainnya.

Ditambahkan Jimly lantaran karena banyak Undang-undang yang berkaitan dengan Ibukota harus dirubah, maka Presiden Jokowi harus minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR, tentu dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkait pemindahan Ibukota Negara.

Menurut dia lebih lanjut bahwa sampai saat ini, Presiden Jokowi belum minta persetujuan kepada DPR. Saat ramai jadi bahan perbincangan di masyarakat, Presiden Jokowi baru sebatas minta izin kepada DPR yang berencana memindahkan Ibukota Negara.

“Dan lagi, RUU-nya belum ada, kan baru pidato. Jadi, baru pidato Presiden dengan sopan santun meminta izin pemindahan Ibukota. Jangan cuma minta izin, tapi ajukan RUU tentang pemindahan Ibukota Negara” saran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dalam pandangan Jimly, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemindahan Ibukota negara yang diajukan kepada DPR RI, juga harus mempertimbangkan banyak hal. “Seperti apakah pemindahan Ibukota hanya sebatas pemerintahan saja? Atau, termasuk pusat-pusat bisnis yang tentu akan berpengaruh kepada pelaku usaha lainnya,” tutur yang merupakan anggota DPD RI asal DKI Jakarta.

Baca Juga:  Putri Presiden Jokowi, KAHIYANG AYU : Siap Dipersunting Bobby Nasution

Dikatakannya bahwa ketentuan seperti itu harus tegas ditentukan dalam undang-undang pemindahan Ibukota, sehingga tidak semuanya harus pindah ke Ibukota yang baru. “Sebab, nanti bukan tidak mungkin semuanya akan ikut-ikutan pindah dengan pertimbangan agar lebih dekat dengan kekuasaan pemerintahan,” telaahnya.

Sementara itu sebelumnya sebagai fasilitator pihak penyelenggara Simposium Nasional, Prof Dr H Dailami Firdaus, mengatakan bahwa acara yang digelar ini merupakan respon surat ICMI No. 088/ICMI/08/2019 dan sekaligus rangkaian kegiatan pra Silaknas dan Milad ICMI ke-29 yang akan dilaksanakan pada 6-8 Desember 2019 di Padang, Sumatera Barat.

Menurut dia hasil dari simposium bakal dimatangkan serta diharapkan menjadi rekomendasi Silaknas ICMI 2019. Kemudian untuk memfiding kebijakan Pemerintah, tentunya semua elemen masyarakat, perlu dapat melihat secara utuh dan seksama. Selain itu masih perlunya kebijakan tersebut untuk diuji publik. Makanya dalam kesempatan ini, dapat menggali melalui pandangan-pandangan dari para narasumber tentang kebijakan pemindahan Ibukota Negara. Apakah sudah sesuai regulasi dan merupakan sesuatu yang urgensi atau sebaliknya?

“Semoga kita semua mendapatkan penambahan wawasan dan pengetahuan serta bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah terkait pemindahan Ibukota secara konstruktif,” tegas Prof Dr H Dailami, Ketua ICMI Orwil DKI Jakarta. ■ RED/AGUS SANTOSA

Beri Tanggapan