Birokrasi Ajukan Anggaran Fantastis, PIMPINAN DEWAN Apresiasi Temuan Kejanggalan Penyusunan KUA-PPAS

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pimpinan DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada anggota Komisi yang jeli melihat kejanggalan pada rencana penyusunan anggaran yang dilakukan pihak eksekutif. Menurutnya pengadaan barang yang diajukan Dinas Pendidikan DKI dengan jumlah anggaran yang fantastis disinyalir ada rencana jahat di balik itu.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD M. Taufik. “Saya salut terhadap teman-teman Dewan di Komisi yang dengan sabar menyisir mata anggaran lalu menemukan kejanggalan,” ujar Prasetio usai acara pelantikan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (30/10).

Menurutnya tindakan jeli dan kritis dari kalangan Dewan tersebut perlu dihargai. Prasetio mengharapkan agar anggota Komisi lainnya turut jeli dalam meneliti mata anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penyusunan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi cikal bakal lahirnya APBD DKI tahun 2020.

M. Taufik juga menuding sebagai tindakan yang aneh bahwa di zaman sekarang yang serba digital masih ada SKPD yang mengusulkan anggaran tidak logis. “Penyusunan mata anggaran tak rasional yang dilakukan pihak birokrasi nanti pasti akan ketahuan oleh pihak legislasi yang akan memeriksa kembali pada pembahasan anggaran. Perencanaan seperti itu pasti akan ketahuan dan akan dicoret,” tandasnya.

Baca Juga:  Dirut Equity Life Indonesia Pasang Target Genjot Premi 20 Persen

Sebagaimana diketahui, William anggota Komisi E mengungkap kejanggalan yang dilakukan Dinas Pendidikan soal rencana pengadaan barang pada KUA-PPAS.

Sedikitnya ada dua mata anggaran yang bikin orang tercengang yakni pengadaan lem untuk sekolah senilai Rp 82,8 miliar.

Begitu pula pengadaan pulpen untuk sekolah sebesar Rp 123,8 miliar. Pada salah satu website resmi milik Pemprov DKI yakni apbd.jakarta.go.id disebutkan harga satuan alat tulis pulpen sebesar Rp 105 ribu.

Selain itu, Dinas Kominfotik DKI juga menjadi sorotan banyak pihak karena mengajukan perencanaan anggaran yang tak masuk akal dan terkesan korup. Contohnya untuk pengadaan 14 server dengan anggaran sebesar Rp 66 miliar yang mana jauh lebih mahal dibanding harga server di pasaran. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan