Sidang Praperadilan Sengketa Asuransi di PN Jaksel, HAKIM Hadirkan Saksi Ahli & Fakta

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sidang lanjutan praperadilan terkait perkara surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi (LP) soal sengketa asuransi digelar di kantor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (31/10). Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli DR Dwi Seno Wijanarko SH MH.

Dwi Seno Wijanarko yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta itu menegaskan, delik umum absolut pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 3 mengamanatkan bahwa, perkara tidak bisa dihentikan dengan perdamaian.

“Artinya perdamaian antara pelapor dan terlapor, tidak bisa menghentikan proses hukum. Jadi aparat penegak hukum yang memfasilitasi perdamaian itu berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu adalah pelanggaran hukum,” kata Dwi Seno Wijanarko yang juga pernah menggeluti profesi Advokat ini.

Sementara itu alasan tidak cukup bukti, bukan pidana, demi hukum, tidak ada alasan SP3 sudah ada perdamaian delik umum absolute sehingga kasus perusahaan asuransi AL yang melibatkan Direktur Utama menjadi tersangka harus dilanjutkan ke pengadilan. “Karena pengadilan yang memberikan kepastian hukum,” kata Dwi Seno.

Penasihat hukum pelapor Erman Umar SH, Prapid dapat diulang berkali-kali karena bukan memeriksa pokok materi tetapi memeriksa formil. UU tentang Perlindungan Konsumen spesifik menjaga kepentingan umum karena banyak nasabah AL yang dirugikan. Jadi, hakim harus memperhatikan unsur keadilan dan kepentingan umum dalam kasus praperadilan ini karena masyarakat dirugikan oleh penyedia jasa.

Baca Juga:  Beli Ruko Sengketa Rp 7,2 M, PENGUSAHA REKLAME Minta Perlindungan Hukum

Sedangkan dalam pemeriksaan saksi fakta menghadirkan pengacara Alvin Lim, SH, MSc, CFP dan Leo Detri, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm. Alvin menambahkan bahwa dalam penghentian perkara kasus AL dilakukan dengan pengancaman dan tekanan kepada Ifranius Algadri selaku pelapor agar mencabut Laporan Polisi (LP).

“Pencabutan LP inilah yang menjadi dasar bagi Dirkrimsus untuk menghentikan perkara dan penyidikan. Inilah yang kami pertanyakan,” kata Alvin.

Pihak pemohon praperadilan, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Phioruci Pangkaraya menjelaskan, apabila benar keterangan para saksi maka patut diduga ada oknum yang main jual beli kasus di Polda Metro Jaya dan hal itu sangat mencederai keadilan.

“Hakim harus tegas dan berani membatalkan SP3 dan memerintahkan agar perkara dapat dibawa ke pengadilan,” tutur Phioruci.

Praperadilan ini dilakukan untuk menguji SP3 yang dilakukan Polda Metro Jaya atas kasus sengketa asuransi yang menjadikan Dirut dan Manajer Klaim AL menjadi tersangka pada tahun 2017. Adapun sidang lanjutan perkara SP3 LP dengan agenda kesimpulan akan dilanjutkan pada Jumat besok. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan