Kepala Disparbud & Bappeda Pilih Jadi Staf, GUBERNUR ANIES Apresiasi 2 Pejabat DKI Mundur

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Di tengah sibuknya Pemprov DKI Jakarta membahas anggaran pada Kebijakan Umum APBD Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, dua pejabat di posisi strategis mengundurkan diri dari jabatan. Isu yang membuat kaget banyak pihak, tampaknya dianggap biasa saja oleh Gubernur Anies Baswedan dan justru memberi apresiasi kepada dua anak buahnya tersebut.

Dua pejabat eselon dua yang mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur Anies adalah Edi Junaedi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Sri Mahendra selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Edi mengajukan surat pengunduran pada Kamis kemarin, lalu sehari kemudian disusul Sri Mahendra.

Atas mundurnya dua pejabat tersebut Anies menggelar jumpa pers di Balaikota DKI pada Jumat (1/11) sore. “Saya memberikan apresiasi kepada Pak Edi dan Pak Mahendra atas keinginannya sendiri mundur dari jabatan. Itu merupakan inisiatif sendiri dan saya harus menghormatinya,” ujar Anies. Pada acara tersebut turut dihadiri Sri Mahendra, sedangkan Edy tidak hadir.

Anies lalu mempersilakan Mahendra menyampaikan pengunduran diri di depan media. Bicara singkat, Mahendra mengatakan Pemprov DKI membutuhkan Bappeda yang lebih baik. “Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi dapat lebih ditingkatkan,” ucap Mahendra.

Baca Juga:  BANG H DAILAMI FIRDAUS : 212 Mart Untuk Kedaulatan Ekonomi Umat

Secara terpisah Edy menjelaskan dirinya mundur tanpa ada tekanan dari pihak manapun. “Saya cuma ingin bekerja lebih santai menjadi staf di Taman Mini Indonesia Indah,” ujar Edy yang baru menjabat delapan bulan di Disparbut.

Sebelumnya, Edy yang merupakan anak menantu mantan Walikota Jakbar Sarimun Hadisaputra (almarhum) menjabat sebagai Kepala Badan Penyertaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) DKI Jakarta.

Mundurnya dua pejabat tersebut mengagetkan banyak pihak dan menjadi bahan gunjingan para pegawai Pemprov DKI. “Secara rasional mustahil mereka mundur tanpa tekanan. Keduanya pasti sering ditekan atasan sehingga tidak betah dan pilih melorot jadi staf,” ujar seorang pejabat.

Salah seorang pegawai lain juga angkat bicara. “Nggak mungkin mereka secara sukarela meninggalkan jabatan yang memberikan penghasilan resmi sekitar Rp 75 juta. Sedangkan penghasilan staf cuma belasan juta rupiah. Mundurnya Pak Edy dan Pak Mahendra semoga menjadi introspekti bagi pucuk pimpinan,” timpalnya. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan