Diduga Langgar Kode Etik, POLITISI PSI Dilaporkan SGY ke Badan Kehormatan Dewan DKI Jakarta

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Diduga melanggar kode etik, anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut dilaporkan oleh warga Ibukota atas nama Sugiyanto yang juga ketua umum Koalisi Rakyat Pemerhati Kota Jakarta (Katar) yang dikenal sebagai aktivis pelapor.

Sugiyanto mendatangi gedung DPRD DKI untuk melaporkan anggota fraksi PSI Willian ke Badan Kehormatan Dewan. “Patut diduga kuat, William melakukan pelanggaran kode etik dewan karena mengunggah rancangan Kebijakan Umum APBD Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Saya atas nama warga Jakarta melapor kepada Badan Kehormatan Dewan agar yang bersangkutan diberi sanksi tegas,” ujar Sugiyanto di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Sugiyanto sangat berharap agar Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap William secepatnya karena yang bersangkutan diduga telah melanggar kode etik. Dan perbuatannya yang mengunggah maupun memberi keterangan kepada wartawan soal penyusunan anggaran di sejumlah SKPD sempat bikin geger,” ujar Sugiyanto yang akrab dipanggil SGY.

Baca Juga:  Diduga Cemarkan Nama Baik Gubernur Anies, IMMANUEL ABENEZER Dilaporkan KAHMI ke Polda Metro Jaya

Dia dikenal sebagai aktivis pelapor karena banyaknya kasus dan pelanggaran yang dilaporkannya ke aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi, dan KPK. “Akibat unggahan yang bersangkutan ke media sosial menimbulkan polemik. Apalagi KUA-PPAS belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam proses pembahasan rapat komisi atau rapat Banggar DPRD DKI, tapi sudah terlanjur mencuat di tengah masyarakat,” sambungnya.

Ketua Badan Kehormatan Dewan, Ahmad Nawawi yang menerima langsung laporan tersebut menyatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat untuk membahas laporan SGY. “Keputusan hasil rapat pembahasan nantinya akan disampaikan langsung oleh ketua dewan. Kita besok akan membahas laporan Pak SGY. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hasil rapat soal laporan ini,” jelas Nawawi.

Menurutnya semua keputusan akan diambil dari hasil rapat. “Nantinya keputusan dari laporan akan disampaikan langsung ketua dewan. Kalau Badan Kehormatan hanya bertugas menyelesaikan permasalahan atau laporan yang terkait anggota dewan,” imbuhnya. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan