Gubernur Anies Harus Belajar dari Ahok, PENYUSUNAN Anggaran Fisik Perlu Diperketat Agar Tak Bocor

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memperketat pengawasan proses penyusunan anggaran proyek pembangunan fisik karena diduga masih rawan bocor. Tidak ada salahnya ia belajar dari Ahok yang mewajibkan sistem penyusunan anggaran yang dilakukan konsultan diawasi PT Sucofindo.

Hal itu disampaikan Tigor Doris Sitorus selaku Direktur Eksekutif Jokowi Watch yang merupakan LSM bidang perkotaan dan politik. “Penyusunan anggaran yang dilakukan konsultan masih dapat dipermainkan oknum pejabat dan pelaksana pemenang lelang,” katanya di Jakarta, Senin (4/11).

Tigor memberikan contoh jika lelang pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp 1 milliar yang kemudian dimenangkan salah satu perusahaan penawar terendah, yaitu sekitar Rp 800 juta, perusahaan masih bisa untung 30 persen. Padahal, modal produksi pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp 1 milliar tersebut hanya sekitar Rp 500-600 juta.

Tigor melihatnya tampak aneh karena bagaimana mungkin anggaran proyek senilai Rp 1 milliar itu disusun konsultan. Padahal biaya modal kerja hanya sekitar Rp 500-600 juta. Disinyalir hal itu terjadi karena ada mark-up dalam setiap item spesifikasi bahan bangunan dan jasa.

Baca Juga:  Disarankan Refly Harun, TIM HUKUM PRABOWO Harus Lebih Fokus ke Status Ma'ruf Amin sebagai DPS

“Jadi konsultan tidak detil dalam menyusun anggaran proyek. Bagaimana mungkin anggaran Rp 1 miliar ditawar Rp 800 juta tapi pemenang lelang akhirnya dapat keuntungan 30 persen dari nilai proyek. Ini jelas ada mark up dan bisa jadi celah korupsi, bahkan proyek bisa di bawah standar,” sambungnya.

Sejak kepemimpinan Anies Baswedan sistem penyusunan anggaran fisik yang diberikan ke konsultan tidak lagi diawasi oleh PT Sucofindo sehingga konsultan bebas menyusun anggaran proyek fisik. Hal ini berbeda di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di mana konsultan penyusun anggaran harus diawasi oleh Sucofindo.

“Anies perlu belajar dari Ahok. Jika itu baik tidak ada salahnya untuk diambil supaya tidak terjadi pemborosan anggaran di DKI Jakarta,” kritik Tigor.

Untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran, Tigor menyarankan supaya seluruh kompenen proyek fisik dimasukkan ke dalam e-Katalog sehingga ada transparansi dan harga yang kompetitif dari distributor. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan