Demi Menata 80 RW Kumuh di Jakarta, PEMPROV DKI Ajukan Anggaran Rp 558 M ke KUA-PPAS 2020

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dalam upaya menata 80 RW kumuh, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 558,8 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020. Penataan tersebut mengadopsi program Collaborative Implementation Plan (CIP) yang tersebar di enam Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Hal itu terungkap pada rapat pembahasan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif di gedung DPRD DKI Jakarta. Dengan rincian, sebanyak 12 RW di Jakarta Pusat dengan anggaran Rp 47,9 miliar; lalu ada 20 RW di Jakarta Utara dengan anggaran Rp 201,9 miliar; ada 22 RW di Jakarta Barat dengan anggaran Rp 131,6 miliar.

Selanjutnya, sebanyak 12 RW di Jakarta Selatan dengan anggaran Rp 41,9 miliar; ada 13 RW di Jakarta Timur dengan anggaran Rp 133,1 miliar, dan 1 RW di Kepulauan Seribu dengan anggaran Rp 2,1 miliar.

Baca Juga:  Wiranto Serahkan Penghargaan ke Anies, DKI JAKARTA Raih Indek Demokrasi Indonesia Terbaik

Nomenklatur untuk setiap mata anggaran itu yakni peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas di masing-masing kelurahan.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti mengatakan, penataan kampung kumuh dengan CIP tahun 2020 didasarkan pada hasil rencana penataan kampung kumuh dengan konsep Community Action Plan (CAP) yang dikerjakan pada tahun ini. “Dari hasil CAP-nya, kami mengerjakan fisik lingkungan berupa sarana, prasarana, dan utilitas,” kata Suharyanti, Kamis (7/11).

Selain menganggarkan penataan 22 RW kumuh, pihaknya juga mengajukan usulan anggaran untuk melanjutkan penataan kampung kumuh di dua lokasi yang mulai ditata pada tahun 2019.

“Dua lokasi penataan kampung kumuh yang sudah kita mulai tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan adalah Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke,” ujar Suharyanti. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan