Sedang Dinilai Tim Akreditasi Kemenkes, KLINIK SATPELKES JAKPUS Bakal Dapat Predikat Paripurna

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengirim utusan tim survei akreditas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke wilayah Kota Jakarta Pusat untuk mengunjungi Klinik Pratama Satuan Pelayanan Kesehatan (Satpelkes). Tim ini dijadwalkan akan melakukan survei lapangan selama dua hari sebagai syarat untuk mendapatkan akreditasi.

“Akreditasi akan diberikan setelah dilakukan survei untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,” jelas ketua tim survei akreditasi, Albert Maramis di Klinik Pratama Satpelkes yang berlolasi di kawasan kantor Walikota Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Kedatangan mereka disambut Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khofifah, Asisten Kesra, M. Fahmi dan Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat, Erizon.

Albert menjelaskan tim yang berjumlah dua orang ini akan melakukan survei secara jujur, akurat, ramah, santun dan tidak memihak kepada siapapun. “Kami akan bekerja secara profesional sesuai petunjuk teknis akreditasi yang telah ditetapkan,” jelas Albert.

Baca Juga:  Bantah Ribut dengan PT KAI, SARANA JAYA Akan Bangun Toilet di Skybridge Tanah Abang

Dalam survei tersebut tim akan memotret fakta-fakta yang ada di lapangan serta membandingkan dengan standar akreditasi. Setelah melakukan survei hasilnya akan dilaporkan ke komisi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Nah di sinilah yang akan menentukan apakah Klinik Satpelkes ini layak mendapatkan predikat paripurna atau tidak,” kata Albert.

Walikota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengatakan pihaknya merasa yakin dan optimis Klinik Pratama Satpelkes akan mendapatkan predikat yang lebih tinggi lagi yaitu Akreditasi Paripurna.

“Tahun 2011 Klinik Pratama Saplkes Walikota Jakpus telah mendapatkan predikat ISO, mudah-mudahan dengan pertimbangan tersebut Klinik Pratama Satpelkes Walikota Jakpus mendapat predikat Akreditasi Paripurna,” harap Bayu.

Akreditasi ini untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada karyawan, petugas honorer, dan warga, dengan pelayanannya yang sudah standar. “Kalau sudah di akreditasi berarti pelayanan sudah standar, artinya tidak main-main, yang penting prosedur harus diikuti,” jelas Bayu. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan