Unjuk Rasa di Gedung DPRD DKI, MASSA GL PRO 08 Desak Politisi PSI Minta Maaf ke Masyarakat

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Massa yang tergabung dalam organisasi GL Pro 08, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat. Mereka mendesak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta maaf pada masyarakat karena dinilai telah membuat kisruh melalui isu yang dilontarkannya soal pembelian lem aibon dan pulpen untuk sekolah mencapai ratusan miliar rupiah.

Aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan dari pukul 14:00 hingga sekitar 16:30 dengan dua tuntutan. Mereka meminta kepada PSI DKI Jakarta untuk meminta maaf pada masyarakat Jakarta sehubungan isu yang tak bertanggung jawab dan cenderung memojokkan Gubernur Anies Baswedan.

“Pernyataan yang mereka lontarkan pada publik bahwa ada maksud tertentu dan menuding Pemprov DKI Jakarta hendak korupsi melalui pengadaan kebutuhan sekolah. Padahal, isu makan uang rakyat ternyata gak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung,” kata Ketua GL Pro 08 Jimmy CK di depan gedung DPRD DKI kawasan Kebon Sirih, Menteng, Kamis (21/11).

Tuntutan kedua, lanjut Jimmy, GL Pro 08 meminta klarifikasi terkait pernyataan PSI ‘dipaksa dan disuruh’ untuk menyepakati draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. “Kami menilai gak ada pemaksaan dari siapapun. Karena itu, mereka harus tanggung jawab, jika tidak, dalam waktu dekat kami akan lapor ke Polda Metro Jaya kasus fitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta,” ucap Jimmy.

Baca Juga:  Beri Pengarahan, BRIGJEN POL M IQBAL Minta Humas Polri Harus Mampu Mengontrol Isu

GL Pro 08, lanjut dia, memberi waktu kepada PSI DKI sampai hari Senin (25/11) untuk memberi jawaban atas tuntutan mereka. “Kalau kesempatan ini tidak diindahkan, akan kami laporkan ke polisi tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik,” tutur Jimmy.

Adapun Aksi GL Pro 08 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam. Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspos anggaran dari KUA-PPAS yang merupakan cikal bakal APBD DKI 2020, antara lain anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar dan pulpen untuk sekolah sekitar Rp 123 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan, melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019. Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan