Beroperasi di Perairan Batam & Natuna, PRAKTISI INTELJEN Desak Kemenhub Tindak Tegas Kapal Kabel China

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Praktisi Intelijen yang juga Direktur Eksekutif Institut Kajian Pertahanan dan Intelejen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid, menyoroti soal Kapal Kabel Asing asal China yang beroperasi di laut Indonesia. Menurutnya seolah ada pembiaran dari pemerintah terkait bebasnya kapal asing memasuki wilayah perairan negeri tercinta.

Sebelumnya pernah diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Aroef Poyuono bahwa kapal CS Bold Maverick dengan bendera Panama milik Cina ini beberapa kali terlihat beroperasi di perairan Batam dan Natuna. Diduga kapal tersebut digunakan untuk memasang sistem komunikasi kabel bawah laut.

Fauka mengatakan, seharusnya Kementerian Perhubungan tidak boleh membiarkan Kapal Kabel atau Cable Ship untuk menggelar kabel sistem komunikasi kabel bawah laut. “Pemerintah kita harus waspada dengan kegiatan intelijen asing di Indonesia khususnya di wilayah perairan. Bisa pula ada operasi Kapal Kabel SBSS milik RRC yang berbendera Panama dengan nama Kapal CS Bold Maverick yang beroperasi di perairan Indonesia sekitar Batam dan laut Natuna,” kata Fauka di Jakarta, Sabtu (23/11).

Berdasarkan aturan Azas Cabotage melarang kapal berbendera asing melakukan kegiatan bisnis dan pemasangan kabel bawah laut di perairan Indonesia. Sejak 2011 sesuai UU pelayaran No 17 Tahun 2008, Indonesia menganut Azas Cabotage, yaitu asas yang memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai. “Artinya, negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia,” jelas Fauka.

Baca Juga:  Dihadapan Para Kabid Humas Polda, KAPOLRI Minta Agar Media Rutin Diajak Komunikasi

Mantan anggota Tim Mawar ini menerangkan, dengan beroperasinya Kapal Kabel asing tersebut, maka akan banyak merugikan negara Indonesia. “Ya jelas merugikan, terutama perusahaan kapal kabel nasional dan dari sisi pertahanan yang kita khawatirkan, justru digunakan untuk kegiatan mata mata di laut Natuna yang kaya akan sumber daya alam,” ucap Fauka.

Buat apa ada azas cabotage, sambung Fauka, jika kapal berbendera Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sepanjang kapal-kapal penggelar kabel yang berbendera Indonesia standby, maka itu harus diutamakan, untuk mendapatkan kegiatan dan tidak benar diberikan ke kapal berbendera asing. Apabila kapal Indonesia tidak tersedia maka kapal asing bisa diberikan izin kegiatannya di wilayah perairan Indonesia dengan syarat harus tunduk azas aturan yang diberlakukan negara Indonesia.

Karena itu, lanjut Fauka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan pengunaan kapal asing dan begitu juga Kementerian Pertahanan.

“Maka dari itu, jangan sampai mengeluarkan Surat Security Clearance dan Security Officer untuk kapal kabel CS Bold Maverick milik asing yang akan melakukan kegiatan penggelaran kabel di wilayah perairan Indonesia. Kita harus waspada terhadap kegiatan intelijen asing,” pungkas Fauka. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan