Gubernur & Ketua DPRD Tandatangani MoU, PERKIRAAN APBD DKI 2020 Capai Rp 88 Triliun

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) mengenai Kebijakan Umum APBD sertaPrioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Penandatangan yang berlangsung pada rapat paripurna, kedua pihak eksekutif dan legislatif menyepakati besaran bakal APBD tahun depan sekitar Rp 88 triliun atau tepatnya Rp 87.956.148.476.363.Usai menandatangani MoU, Gubernur Anies menyampaikan apresiasinya. Diharapkan dengan adanya kesepakatan dengan legislatif proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 bisa segera tuntas. “Alhamdulillah, kita sudah melakukan kesepakatan ini, insya Allah kita bisa lebih cepat lagi memproses sehingga bisa tutas nanti RAPBD,” jelas Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta 2020 setelah seluruh pembahasan di DPRD selesai dan penandatangan MoU. Selanjutnya akan mulai dilakukan entry data untuk publikasi. “Sekarang pemasukan data dimulai. Kita ingin pastikan semua kegiatan strategis itu aman, karena itu menyangkut kepentingan umum yang besar sekali,” ujarnya pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Prasetyo Edimarsudi.Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap tahapan penyusunan RAPBD Tahun 2020. Penyusunan RAPBD 2020 pun telah melalui sejumlah prosedur yang berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.Dokumen RKPD 2020 ditetapkan melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKPD Tahun 2020 pada awal Juli 2019 dan telah dipublikasikan melalui Portal http://bappeda.jakarta.go.id seminggu setelahnya. Portal tersebut dapat diakses secara terbuka dan dapat diunduh secara bebas oleh publik.Setelah dokumen RKPD ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah penyusunan KUA-PPAS. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2020 pun telah disampaikan Gubernur kepada DPRD pada awal Juli 2019. Setelah seluruh pembahasan selesai di DPRD, maka dokumen rancangan akan segera di publikasi pada portal APBD (http://apbd.jakarta.go.id) dan website terkait lainnya sesuai kebiasaan yang berlaku. Untuk setiap pembahasan RAPBD di DPRD terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi publik. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan