Dihadiri 100-an Wartawan, DISKUSI EMPAT PILAR MPR Sebut Ada 2 Masalah Pilkada Serentak 2020

JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Achmad Msi, mengungkapkan bahwa ada dua masalah dalam persoalan Pilkada Serentak yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Pertama adalah soal sistem. Sedangkan yang kedua terkait masalah persayaratan.

Penegasan tersebut dilontakan saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam diskusi ‘Empat Pilar MPR’ yang diadakan di Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (4/12) kemarin. Sistem pemilihan kepala daerah model seperti yang sudah dilaksanakan selama ini, yakni di mana rakyat memilih langsung dan dilakukan sejak era Reformasi bergulir.

“Baik itu untuk memilih Gubernur, Bupati maupun Walikota. Namun begitu, sistem Pilkada langsung, jelas mempunyai nilai plus dan minus. Hal itu ternyata lebih cocok digunakan karena sesuai amanat Reformasi,” tegas dia lagi.

Ditambahkan Achmad Msi bahwa dengan Pilkada langsung, maka proses yang terjadi memiliki tanggungjawab moral lebih tinggi. Parameter kesejahteraan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi ukuran seseorang Kepala derah bisa terpilih kembali.

Pada faktanya Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakat. Karena itu bisa disebut sisi kelebihannya. “Jika ada kekurangan, tentu perlu diperbaiki secara bersama-sama,” ucap Achmad Msi seraya mengingkatkan terkait persyaratan untuk mengikuti Pilkada secara teknis perlu diperketat.

Seorang kandidat yang ada dan ingin dimunculkan, harus memiliki kompetensi dan kualitas. “Untuk Pilkada Provinsi, bila dari kalangan militer, maka syarat yang harus dimiliki harus dari bintang dua,” kata dia.

Dalam pandangannya jika di Pilkada selalu muncul masalah money politic, bakal hilang dengan sendirinya. “Bakal ditolak karena kehidupan masyarakat makin sejahtera dan cerdas. Bawaslu pun juga perlu tegas dalam masalah money politic,” urai Achmad Msi.

Sementara itu anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, mengatakan jika bicara mengenai Pilkada selalu menarik karena ada hal yang baru. Ekspetasi yang diharapkan pasti dengan tujuan atau keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Ditegaskan mantan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, marilah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Bahkan ia sendiri merupakan produk Pilkada langsung di awal reformasi. “Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005. Bahkan merupakan alumni pertama,” ujar dia, panjang lebar.

Baca Juga:  Luas Wilayah & Kondisi Geografis, KAPOLRES BINTAN Sebut Tantangan Bawahi Kepulauan Riau Jelang Pemilu 2019

Teras menggambarkan bahwa dari perkembangan dan perjalanan Pilkada langsung, proses yang ada sedang menuju kesempurnaan. Meski dalam hal pembiayaan, Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot. “Mahal banget biaya Pilkada,” ungkapnya.

Karena itu pula melalui lembaga DPD RI, Teras mencoba mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Sebaiknya, anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya. “Pasti jauh bermanfaat dan akan terbangun secara berderet fasilitas untuk masyarakat,” paparnya.

Hal berbeda diceritakan M Asman Abrur, anggota MPR dari Fraksi PAN. Ia malah menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD,” ucapnya.

Menghadapi kondisi saat itu, diakui harus melalui proses sangat panjang. Apalagi menghadapi 30 anggota DPRD yang memiliki masalah sangat luar biasa. “Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang, namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu alias sendiri-sendiri,” kata dia.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu, menurutnya, perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu. Dulu, masyarakatnya belum banyak terlatih.

Menyikapi dari semua proses Pemilu, dikatakan mantan Menteri PAN dan RB tersebut, kini sedang menuju kedewasaan publik yang baik. “Yang berorientasi pada uang, justru tak banyak sehingga menghasilkan Kepala Daerah yang justru bisa dipertanggungjawabkan”, ucapnya.

Proses positif tak hanya itu, tambah pria asal Batam (Kepri), Pilkada langsung menghasilkan Kepala Daerah yang mendunia. “Bahkan 60 persen Kepala Daerah juga mempunyai kinerja yang baik,” ujarnya.

Sebagai harapannya agar agar proses yang baik tersebut jangan dibawa mundur. “Sekarang kita harus konsentrasi pelaksanaan. Mari kita dorong atau perkuat Bawaslu. “Saya berharap perjalanan yang panjang ini untuk terus disempurnakan. Kita harus menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervensi,” pungkasnya. ■ RED/T-YADI/GOES

Beri Tanggapan