Dalam Rapat Paripurna, DOKUMEN RAPBD DKI Tahun 2000 Diserahkan Gubernur Anies Pada Ketua DPRD

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD tahun depan ini secara simbolis diserahkan kepada ketua Dewan, Prasetio Edi Marsudi.

Anies memaparkan mengenai Kebijakan Umum dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ia pun menegaskan, APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

“KSD ini disusun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anies di gedung DPRD kawasan Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (3/12).

Menurutnya, program-program strategis yang disebut sebagai KSD itu akan terus dilaksanakan di tahun 2020 ini. “Kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air dan lain-lain. Jadi kita berharap semua KSD setiap tahun berlangsung secara berkesinambungan mendukung RPJMD Tahun 2017-2022,” jelas Anies pada rapat paripurna yang dipimpin Prasetio.

Untuk diketahui, total Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 87,95 triliun atau hampir Rp 88 triliun. Total RAPBD ini meningkat sebesar 1,22 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2019 sebesar Rp 86,89 triliun.

Baca Juga:  Masuk Tahun ke-2, MAJELIS DZIKIR & YASSINAN VGH 25 Lebarkan Sayap Ukhuwah Islamiyah

Adapun Kebijakan Pendapatan Daerah, diarahkan antara lain melalui 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meliputi (a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (b) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, (c). Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Pengelolaan Dana Perimbangan, yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sementara itu Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah, yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai Naskah Perjanjian Pemberian Hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.

Dalam kesempatan ini, Anies juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Raperda APBD DKI Jakarta 2020. Kemudian, diharapkan Eksekutif dan Legislatif dapat menyelesaikannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

“Saya berharap penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ini, untuk disetujui menjadi Perda,” tutur Anies. ■ RED/JOKO S/G

Beri Tanggapan