Hakim PN Medan Diduga Dibunuh, STEFANUS GUNAWAN SH M HUM Sebut Karena Belum Ada Jaminan Keselamatan

JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Tewasnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diduga penyidik karena dibunuh ‘orang dekat’ korban, banyak mengundang pertanyaan masyarakat. Bukan saja siapa pelakunya dan mengapa dibunuh? Tapi yang menjadi persoalannya mengapa sampai peristiwa ini terjadi.

Masalahnya adalah ketika profesi hakim yang beresiko tinggi soal keamanannya, justru hakim tak pernah mendapatkan jaminan keselamatan baik saat bertugas maupun diluar kedinasan.

Melihat kondisi ini advokat Ibukota Stefanus Gunawan, SH, M.Hum menyatakan keprihatinannya. Bahkan ia mengecam pelakunya yang terbilang sadis dalam aksi pembunuhan tersebut, karena dari hasil penyidikan leher korban terluka parah ketika ditemukan jasadnya di jok belakang mobil Toyota Land Cruiser Prado, BK 77 HD sekitar pukul 13.30 WIB, pada Jumat (29/11) di areal perkebunan sawit, Dusun II, Suka Rame, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumut.

“Profesi hakim itu memiliki resiko keamanan dan keselamatan yang cukup tinggi. Nah, sangat disayangkan di negeri ini, bila seorang hakim tidak memiliki pengawalan melekat dari aparat. Padahal, soal pengamanan dan keselamatan hakim tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” ucapnya.

Menurut advokat yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi Advokat Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) kubu Juniver Girsang ini, resiko tinggi yang dihadapi hakim ini karena mereka banyak menangani perkara-perkara kejahatan luar biasa seperti terorisme dan peredaran narkoba dan lain-lain.

“Tentunya dengan resiko tersebut, perlu adanya standar pengamanan pada hakim dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sebenarnya hal ini sudah tertuang di dalam Undang – Undang, namun dalam praktiknya tidak pernah,” ucap Stefanus yang pernah menerima penghargaan ‘The Leader Achieves In Development Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’ dan ‘Asean Development Citra Award’s dari Yayasan Gema Karya’ ini.

Baca Juga:  1 Temannya Kabur, PENCURI MOTOR Ketangkap Basah Bonyok Dikeroyok Massa

Sepengetahuannya, secara normatif Peraturan Pemerintah (PP) perlindungan hakim di negara ini sudah sangat lengkap. Cuma implementasinya saja yang tidak ada. Sementara tantangan hakim dalam peradilan pidana sangat berat sekali. Apalagi dengan Perkara kejahatan luar biasa itu dapat mengancam keselamatan hakim dan keluarga.

“Jadi sangat disayangkan dengan belum adanya jaminan keamanan dan keselamatanya, ya, selama ini perlindungannya, hakim hanya bisa berdoa saja. Berbeda dengan negara lain yang memberi fasilitas berupa ajudan yang dipersenjatai,” katanya sambil mencontohkan
kalau seperti di Amerika, setiap hakim menerima tunjangan pengamanan dan sehari-hari dikawal sedikitnya dua personel aparat kepolisian.

Yang jelas, tambahnya, standar pengamanan hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebenarnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi sayangnya implementasinya tidak pernah dijalankan.

Stefanus sependapat dengan IKAHI yang sebagai wadah organisasi telah lama mengusulkan agar dibuat undang – undang tentang penghinaan terhadap lembaga peradilan atau Contempt of Court yang termasuk di dalamnya soal perlindungan hakim secara fisik, baik lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun sampai saat ini belum terealisasi.

“Sebetulnya, dalam KUHP yang baru juga sudah ada pasal yang mengatur tentang hal itu. Tapi, sayangnya, KUHP yang baru itu belum diundangkan. Ya, tentunya dengan demikian belum berlaku.” ucapnya. Oleh karenanya terkait dengan keamanan dan keselamatan, hakim diminta untuk meningkatkan kewaspadaan secara individu saja. ■ RED/BUDHI/GOES

Beri Tanggapan