Dari Dialektika Demokrasi, KRISIS GLOBAL 2020 Perang Dagang AS-China Berdampak Kecil Bagi Indonesia

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Krisis global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, mulai akan berdampak pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hanya saja dampaknya akan kecil terhadap Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura, Thailand dan negara-negara Asia lainnya. Hal itu pula karena usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) mampu menyangga perekonomian nasional.

Pembahasan tersebut mencuat dalam acara dialektika demokrasi bertajuk ‘Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020? Sedangkan para pembicara menghadirkan anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto (F-PDIP), anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin (F-PKS), Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin (Demokrat) dan Direktur INDEF Tauhid Ahmad, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/12).

“Krisis global pasti berdampak pada Indonesia, tapi kecil yakni cuma 17,8 persen. Dan, kalau mampu menangani ekspor sawit, karet dan sebagainya bisa terhindar dari krisis. Disamping konsumsi yang bagus. Karenanya, Pemerintah Pusat harus mempermudah perizinan investasi di daerah yang menyumbang 35 persen pada APBN,” tegas Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana.

Elviana mengatakan suatu ketika ada pengusaha dari Spanyol yang berkunjung ke Jambi, melihat sumber minyak terbesar ada di daerah itu. Namun karena proses perizinannya rumit, mereka batal berinvestasi. Karena itu, ia meminta agar kewenangan investasi itu diberikan ke daerah itu tidak setengah-setengah. “Jadi, pemerintah harus perhatikan daerah,” ujarnya.

Baca Juga:  Margasari Tegal Simpan Potensi Alam sebagai Pilihan Wisata Lebaran

Lain halnya yang diungkapkan
Darmadi Durianto. Ia menyontohkan ekspor ke Australia yang selama ini ternyata lebih besar impor-nya dari Australia. Sehingga terjadi defisit dan hambatan ekspor tersebut lebih banyak pada masalah non tarif, sehingga membuat ekspor Indonesia tak bisa optimal ke luar negeri. Karenanya, kalau ada industri yang tak mampu memproduksi komponennya di dalam negeri, seharusnya tak diberi izin.

Dengan begitu, kata Darmadi lebih lanjut, Omnibus law berupa undang-undang baru yang akan mengatur perkembangan UMKM dan membuka lapangan kerja yang diusulkan Pemerintah sekarang ini, diharapkan mampu menumbuhkan investasi.

“Meski tak mudah dan perlu kajian mendalam, Omnibus Law diharapkan bisa menghadapi krisis global. Dimana pertumbuhan ekonomi dunia hanya 0,8 persen,” papar Darmadi.

Acara Dialektika Demokrasi itu sendiri diadakan oleh Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas Setjen DPR. Bertemakan “Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” bertempat di Ruang Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (5/12).

Sedangkan untuk narasumber antara lain anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto (tengah), anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana, Direktur INDEF Tauhid Ahmad. Untuk moderator dipercayakan kepada John Andi Oktaveri (Wartawan Bisnis Indonesia). ■ RED/T-YADI/GOES

Beri Tanggapan