Penunggak Pajak Terancam Dipinakan, BPRD DKI Gandeng KPK Tagih Tunggakan PBB & PKB di Penjaringan

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Para penunggak pajak di Ibukota kini tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya dalam penagihan tunggakan pajak, petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menagih dari rumah ke rumah dan jika wajib pajak tak bisa melunasi terancam dipidanakan oleh lembaga antirasuah.

Untuk memberi shock therapy para pengemplang pajak jenis apapun, tim gabungan tersebut melakukan penagihan pajak secara door to door kepada di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah ini sengaja dibidik petugas lantaran banyaknya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayakmiko mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya bersama petugas KPK menyasar pajak jenis PBB, PKB dan BPHTB.

“Kita memilih wilayah Penjaringan karena salah satu yang potensinya besar untuk ditagih karena pengemplangnya banyak yang mampu, tapi tidak punya kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban pajak,” kata Yuandi, Kamis (5/12). Menurutnya, keberadaan petugas KPK bakal membuat pengemplang tak bisa tenang.

“Sebab, mereka yang tak mau melunasi pajak, bisa dipenjarakan KPK. Dasarnya adalah para penunggak itu dikenakan pelanggaran menggelapkan uang negara jenis pajak,” sambungnya.

Baca Juga:  Tagih Komitmen Anies, DAILAMI FIRDAUS Minta Pemprov DKI Tetap Melepas Saham PT Delta Djakarta

Yuandi menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun di kecamatan tersebut, tercatat ada 2.300 obyek pajak yang menunggak PBB selama empat tahun dengan nilai mencapai Rp 70 miliar. Sedangkan dari sektor Pajak Kendaran Bermotor (PKB), ada 170 mobil mewah di Penjaringan yang menunggak pajak dengan nilai Rp 5,4 milliar.

“Dalam beberapa hari ini, kita akan tagih terus untuk memaksimalkan pendapatan pajak kita di Desember ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Robert Lumban Tobing menjelaskan, penagihan kali ini sengaja dipusatkan di apartemen mewah terlebih dahulu. Sebab dari salah satu apartemen di Penjaringan saja, terdata ada 83 pemilik mobil mewah.

“Dari keseluruhan itu, baru 72 wajib pajak yang melunasi PKB. Sedangkan sisanya masih kita kejar terus sampai benar-benar melunasi,” tandasnya. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan