Permohonan Praperadilan Perkara Multi Level Ditolak, KUASA HUKUM PT AI Yakin Kliennya Bebas

JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Kuasa hukum PT Amoeba Internasional (AI) dan PT AWI M. Solihin HD, SH, MH, berkayinan kalau kasus Q-Net yang berkaitan dengan Multi Level Marketing (MLM) bisa menang dalam sidang pidananya.

“Yakin klien kami bisa bebas bila kelak diadiili, sebab banyak fakta maupun bukti – bukti yang tidak dapat diajukan penyidik,” ucapnya sehari usai sidang permohonan praperadilan terhadap Polres Lumajang ditolak Pengadilan Negeri Kediri, Jatim, Rabu (4/12/19).

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/22/19), Solihin menyebutkan meski permohonan praperadilan ditolak oleh hakim Guntur Pambudi Wijaya, masih punya harapan menang dalam sidang mendatang. Apalagi ia melihat banyak kejanggalan dalam amar putusan itu hakim dinilai tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti yang ada.

“Ya, memang permohonan praperadilan kami ditolak. Tapi kami coba menanggapi perkara ini yang sudah dihentikan atau SP3 oleh Mabes Polri dan Polda Jatim dan tidak dibantah oleh termohon. Seharusnya dipertimbangkan, dong. Bukan berarti itu hanya surat elektronik atau scan saja. Itu ada kebenarannya, kok. Jadi inilah yang bisa menghentikan perkara tersebut,” ucapnya.

Yang jelas, pihaknya optimis jika perkara pidananya kelak disidangkan, akan dimenangkannya, karena perkara yang sama pernah di dihentikan alias SP3. Selain itu dalam sidang permohonan praperadilan ini, yang harus kita garis bawahi adalah prosedural penyelidikan apakah sudah sesuai atau belum. Belum memasuki materi pokok perjaranya. yang penting adalah materi perkara bisa memenuhi P21 apa tidak.

Baca Juga:  Saksi Ahli Tak Dihadirkan, SIDANG LANJUTAN Praperadilan Soal Asuransi Berjalan Singkat

“Sebenarnya permohonan praperadilan boleh saja ditolak, tapi yang jelas, eksepsi termohon kan juga ditolak, dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa perkara para pemohon,” tegasnya.

Dalam putusan praperadilan, hakim menilai jika tindakan Tim Cobra Polres Lumajang dalam melakukan penyitaan barang-barang milik kedua PT tersebut sudah sesuai prosedur.

Sementara atas putusan ini Kuasa hukum Polres Lumajang Abdur Rohman menyebutkan memang sudah sepantasnya pengadilan menolak praperadilan tersebut, karena pihaknya bisa membuktikan bantahan -bantahan dalam persidangan.

Menurutnya pengadilan sudah mempertimbangkan jika dalam bekerja kepolisian sudah sesuai prosedur. Apalagi sudah ada izin penggeledahan, persetujuan penyitaan dari Pengadilan setempat, dengan tidak bisa membuktikan gugatannya dan pihaknya bisa membuktikan bantahannya.

Oleh karenanya sudah sepatutnya hakim untuk menolak permohonan praperadilan tersebut.Dalam permohonannya, Solihin yang kuasa hukum Gita Hartanto, direksi PT AI, Gita Hartanto menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Tim Cobra Polres Lumajang tidak tepat dan menciderai keadilan karena penyelidikan kepada PT AI sudah pernah dilakukan oleh Bareskrim Polri tahun 2018 berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/364/V/RES.2.5/2018/dittipideksus tanggal 25 mei 2018 terkait perdagangan skema piramida dan tidak memiliki SIUPL (surat izin usaha penjualan langsung), tapi penyelidikan dihentikan berdasarkan surat nomor : B/ 2001/ VIII/Res.2.5/2018 dittipideksus tanggal 1 agustus 2018 karena bukan tindak pidana. ■ RED/BUDHI/GOES

Beri Tanggapan