Diskusi Empat Pilar MPR, WARTAWAN PARLEMEN Gelar Diskusi ‘Urgensi Amandemen Konstitusi’

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Urgensi Amandemen Konstitusi’, digelar Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Humas Setjen MPR, bertempat di Ruang Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam acara tersebut antara lain menghadirkan narasumber yang terdiri dari Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi PPP MPR RI Muhammad Iqbal dan dan Anggota MPR dari Unsur Kelompok DPD RI Filep Wamafma. Untuk moderator dipegang Friederich Batari (Wartawan JPNN.com).

Menurut Filep Wamafma bahwa Empat Pilar adalah penyanggah eksistensi negara. Jadi, kalau salah satu penyanggah tidak kuat, maka akan berpengaruh terhadap eksistensi negara. “Dulu, kita lihat bahwa kepentingan negara lebih diutamakan dari segala kepentingan. Artinya apa? Kalau kita ingin mengamanademan UUD ’45, bagi saya itu merupakan bagian dari proses kekuatan negara dan sekaligus proses penguatan NKRI,” katanya.

Masih menurut anggota MPR dari kelompok DPD RI tersebut, bagaimana cara kita megukur proses penguatan NKRI adalah ‘Kekuatan Daerah’. Karenanya, jika daerah kuat, maka negara itu akan kuat. “Nah, itu dulu yang kita lihat,” paparnya.

Dalam pandangannya berbagai macam problem hari ini sangat berkaitan dengan kondisi daerah masing-masing. “Saya melihat daerah yang makin hari makin tidak kuat. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Inilah yang harus kita letakan kekuatan itu, sehingga amandemen UUD ’45 kita, juga adalah bagaimana penguatan daerah itu,” urainya.

Pada tahap penguatan daerah, sebut Filep, ada memang dalam Undang-Undang Dasar ’45 kita pasal 18 dan sebagainya, tentang pemberian kewenangan Kepala Daerah. Tetapi kemudian dalam prakteknya rezim otonomi daerah, rezim otonomi khusus kemudian tidak ada ciri khas konstitusi kita, tentang apa sih?

Baca Juga:  Gelar Rakor Demi Pemenangan Caleg, DPD PARTAI HANURA Target 20 Kursi DPRD & 3 DPR

“Sebab yang disebut dengan otonomi khusus, apa itu otonomi daerah, sama saja. Sentralistik masih terbangun sampai dengan saat ini. Bagi saya yang harusnya menjadi bahan acuan, bahan kajian kita semua, tentang urgensi amandemen itu sendiri,” katanya lagi.

Sebagai anggota DPD dari Papua Barat, Filep mendorong sudah harusnya ada semacam amandemen, memastikan warna otonomi khusus seperti apa, ciri khas kita seperti apa? Harus mencari formatnya lebih dulu.

“Kalau Aceh otonomi khusus , Papua otonomi khusus dan Yogya istimewa, DKI otonomi khusus, kita dalam bingkai NKRI kita, kita format otonomi khusus seperti apa, sehingga tidak membentuk wacana-wacana baru tetapi penguatan ke daerah itu semakin kuat,” jelasnya.

Dalam pandangannya, terkait peran DPD RI seperti ‘pemain cadangan’. Bukan pemain inti dalam menentukan kebijakan pembangunan. Kenapa demikian? “Ternyata setelah aspirasi daerah , walaupun telah kita peroleh tetapi DPD tidak bisa merumuskan. Keputusan yang dapat merubah atau mempengaruhi atatu dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan, kami harus ke DPR dulu. DPR yang harus menetapkan keputusan keputusan politik,” urai dia.

Ditambahkan dia bahwa di dalam era demokrasi dan reformasi, DPD RI lahir harus dalam bikameral. Harus dipastikan bahwa tugas DPD, inilah tugas DPR tetapi tugas DPD yang dimaksud tugas yang memberikan kedudukan DPD itu, juga turut turut menetapkan apa yang menjadi kewenangan-kewenangan daerah.

“Jadi, saya pikir ini yang menjadi 2 poin penting. Terutama jika kita ingin mengharapkan ada amandemen, maka selain aspek penguatan daerah l, juga penguatan kelembagaan dari aspek bikameral,” pungkasnya. ■ RED/T-YADI/GOES

Beri Tanggapan