Tentang PP No 80/2019, KETUA DPR RI Puan Maharani Keluarkan Pernyataan Pers

JAKARTA (POSBERITAKOTA)- Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ditengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti: pertanian, industri dan pertambangan, sektor perdagangan elektornik (perdagangan online ) menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian.

Sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, para pelaku perdagangan online sedang mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace. Karenanya merupakan tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen.

Terbitnya PP Nomor 80 yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini, dipandang Puan Maharani, kurang tepat karena minimnya sosialisasi sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah (PP) No 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh.

Baca Juga:  Petani Bawang Merah Brebes Punya Hitung-hitungan demi Raih Hasil Panen Unggulan

“DPR mendorong kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal,” paparnya.

Pada bagian lain, masih kata Puan Maharani, DPR juga meminta kepada Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

“Dalam hal ini, DPR justru ingin mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut dibawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya. ■ RED/T-YADI/GOES

Beri Tanggapan