Atas Permintaan DPP, PENDIRI HANURA Diminta Jangan Ganggu Ketua Umum Sah

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kalangan pendiri Partai Hanura meminta agar Wiranto bersama loyalisnya tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional. Apalagi ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

“Kenapa? Karena hal itu dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” tegas Yus Usman Sumanegara, salah satu pendiri Partai Hanura dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta, Senin (23/12).

Pada bagian, Yus juga menghimbau kepada Oesman Sapta Odang yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura dalam musyawarah nasional (Munas) III, bisa menerima kembali para fungsionaris yang dengan kesadarannya sendiri dan mengakui DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO.

Dikatakannya bahwa Munas III Partai Hanura yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura kepemimpinan OSO dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang tentang Partai Politik.

Menurut Yus lebih lanjut bahwa Munas III juga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Sehingga, keputusan-keputusan Munas III Partai Hanura adalah sah dan mengikat,” tutur Yus yang juga didampingi belasan orang pendiri Partai Hanura.

Baca Juga:  Eksekusi Ditunda Kejagung, BAIQ NURIL Secepatnya Diminta Ajukan PK ke MA

Pada faktanya, ditambahkan Yus, DPP Partai Hanura mendapat legalitas dari pemerintah melalui Kemenkumham, yakni adalah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Bahkan sudah tercatat berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Suding.

Yus mengatakan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. “Para Pendiri Partai Hanura yang taat azas dan taat hukum, tidak ada pilihan lain harus mengamankan dan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dengan mengakui DPP Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah DPP Hanura di bawah kepemimpinan Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Sehingga kalau ada yang masih mengaku-ngaku DPP lain, adalah ilegal,” ucap dia. ■ RED/T-YADI/GOES

Beri Tanggapan