Nilai Hukum Dunia Tak Berlaku, HJ ELVA WANIZAH Minta ‘Keadilan’ kepada Allah SWT

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Siapa pun orangnya pasti akan kecewa berat, manakala memenangi perkara hukum dan sudah diputus pengadilan sampai tingkat kasasi, namun tidak merasakan hakiki dari kemenangannya itu sendiri. Malah dibiarkan berlarut-larut. Padahal, Pemerintah cq Kemenkeu sudah diwajibkan membayar.

Hal tersebut secara tegas dan kasat mata dilihat dari sisi hukum dunia, tengah dirasakan oleh sosok perempuan atau wanita pengusaha di bidang kontraktor, Hj Elva Wanizah. Kendati sudah merampungkan proses pembangunan Gedung Mapolda II Aceh melalui badan usaha kontraktor yang dimiliki yakni PT Elva Primandiri, namun sampai sekarang belum diselesaikan atau belum dibayar Pemerintah.

“Sebenarnya, tak ada istilah putus asa bagi saya, terutama di dalam menghadapi masalah ini. Jika menghadapi hukum dunia yang tak berlaku, saya juga minta keadilan itu ditunjukkan oleh Allah SWT,” ucap Dirut PT Elva Primandiri itu kepada POSBERITAKOTA, Rabu (8/1/2020).

Berbagai cara telah ditempuh Hj Elva. Bahkan sampai memakan waktu yang tidak sebentar. Menggugat melalui PN Jakarta Timur dan menang di tahun 2011 dan diperkuat keputusan PT DKI Jakarta di tahun 2013. Kemudian diperkuat lagi oleh keputusan Kasasi MA di tahun 2017. Bahkan pernah meminta Kantor Kemenko Polhukam agar dimediasi dengan Kemenkeu untuk segera membayar kewajiban sebesar Rp 32.768.097.081 (tigapuluh dua milyar lebih).

Terakhir, seperti dipaparkan Hj Elva, pihaknya juga melakukan upaya lain dengan mendatangi
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Eliasta Meliala, pada Agustus 2019 yang baru lalu. Dari situ ada desakan ke Pemerintah cq Kemenkeu agar segera membayar kewajibannya.

Menurut pihak Ombudsman, padahal masalah kewajiban membayar sudah diputuskan oleh pengadilan. Sudah ada macam-macam langkah. Ada mediasi, mediasi tak selesai naik ke ranah hukum. Proses hukum juga sampai banding, tapi kemudian tak disepakati terutama oleh Pemerintah.

Sebagai catatan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, yang dulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp 32.768.097.081.

Baca Juga:  Pimpin Peringatan Haornas, ANIES Minta Seluruh Anak Buah Rajin Olahraga Demi Produktifitas

Pada putusan itu juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Bahkan, kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Sedangkan juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Pada saat pertemuan untuk terguran pertama pada 17 Oktober 2018, Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan secara intens berkomunikasi dengan Elva Waniza selaku Direktur PT Elva Primandiri.

Namum sayangnya, teguran yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal, Ketua PN Jaktim hanya memberikan batas waktu selama sebulan setelah aamaning pertama tanggal 17 Oktober 2018 agar Kemenkeu membayar sesuai isi putusan pengadilan.

Sampai 20 Desember 2018 silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta datang ke PN Jakarta Timur untuk pertemuan annmaning(teguran). Namun, baik Kemkeu atau perwakilannya tidak datang untuk yang ketiga kalinya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

Hj Elva Wanizah mengaku dan sangat yakin bahwa ‘keadilan‘ dari Allah SWT pasti bakal datang serta menghampiri. Karenanya, wanita tegar dan aktif dalam sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan dan bisnis satu ini, sangat berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadikan ‘hukum‘ sebagai ‘panglima‘ di Tanah Air tercinta ini. ■ RED/AGUS SANTOSA

Beri Tanggapan