Terjadi Saat Transisi Kepemimpinan KPK, AKTIFIS 98 Nilai Kasus OTT Wahyu Digunjingkan Banyak Pihak

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan masih terus digunjingkan berbagai pihak. Dalam kasus ini, petugas KPK sudah meringkus delapan orang dan empat orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Wahyu, Agustiani Fridelina, Saeful Bari, dan satu lagi masih buron adalah Harun Masiku.

Adapun motif dari kasus tersebut adalah terkait upaya untuk meloloskan Harun Masiku (Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan) menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang berhalangan tetap karena meninggal dunia. “OTT terhadap Wahyu dan lainnya ini merupakan pembuka tahun baru 2020 sekaligus uji coba pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Senin (13/1).

Menurutnya ada pertanyaan menarik untuk disimak, apakah prosedur OTT terhadap Wahyu cs ini sudah sesuai dengan UU yang baru tersebut. “Surat tugas yang dikantongi tim KPK kabarnya ditandatangani oleh pimpinan KPK lama pada tanggal 20 Desember 2019.

Perlu diketahui, masa jabatan pimpinan KPK periode Agus Raharjo Cs mestinya habis tanggal 21 Desember 2019 lalu. Namun, dengan pertimbangan tanggal tersebut jatuh di hari Sabtu, maka Presiden Joko Widodo memutuskan melantik Komisioner baru Komjen Firli Bahuri dkk di tanggal 20 Desember 2019.

Baca Juga:  Operasi Nila Jaya 2017, TIM RESKRIM NARKOBA POLRES JAKBAR Bekuk 10 Pengguna

Kasus itu jadi agak rumit karena terjadi pada masa transisi kepemimpinan KPK dari Agus kepada Firli. “Sebenarnya lebih mudah bagi pimpinan lama untuk menyerahterimakan kasus ini ke pimpinan baru, dibanding memperpanjang surat tugas di hari akhir mereka bertugas,” kata aktivis 98.

Ia menilai, penyadapan yang dilakukan KPK dalam operasi ini tidak bisa dijadikan alat bukti. “Berdasar UU No. 19 tahun 2019 Pasal 12B Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebelumnya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan, penyidik KPK tak meminta izin penyadapan untuk kasus Wahyu. Syamsuddin berpendapat mereka masih mengacu pada Undang-Undang KPK lama. Hari pun membantah dalil yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa pihaknya masih menggunakan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyadapan Lama yang ditandatangani oleh komisioner lama.

Hari mengingatkan kepada KPK untuk patuh pada UU yang ada. Ia pun menyatakan prihatin jika UU baru ini menyulitkan kerja KPK. Justru hal seperti ini merupakan tantangan bagi komisioner KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, untuk menunjukkan kalau KPK tidak kendor dalam memberantas korupsi, meski sejumlah kewenangannya dipreteli.

“Saya bersama Aktivis 98 lainnya tetap konsisten mendukung program pemberantasan korupsi yang telah menjadi nafas dari semangat reformasi 98,” pungkas Hari. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan