Status Tersangka ‘Digantung’, KUASA HUKUM MIKAEL KAMBUAYA Minta KPK Hentikan Penyidikan

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Perubahan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ke Undang Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 menjadi angin segar baru bagi mereka yang status tersangkanya digantung oleh KPK hingga hari ini.

Undang Undang KPK nomor 19 pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyidikan dan penututannya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikkan dan penututannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Atas dasar itu, bisa jadi sejumlah orang yang status tersangkanya digantung oleh KPK lebih dari dua tahun hingga hari ini bisa dibebaskan tanpa syarat demi hukum.

Sejumlah media besar nasional pada September 2019 lalu, memuat kembali tentang mereka yang status tersangkanya digantung oleh KPK. Di antara mereka itu, ada 9 (sembilan) nama tersangka, seperti yang ditulis atau menurut Harian Wartakota dan Tribunews.com.

Ke-9 tersangka yang disebutkan adalah RJ Lino, Emirsyah Satar dan Soetikno Soerdarjo, Irfan Kurnia Saleh, Tubagus Chaeri Wardana, Rohadi, Muchtar Effendi, Mikael Kambuaya dan David Manibui.

Untuk 2 (dua) nama terakhir yakni Mikael Kambuaya dan David Manibui, diduga terlibat dalam kasus yang sama di Jayapura Papua. Mikael Kambuaya adalah mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Papua, sedangkan David adalah pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada.

Keduanya juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp 89,5 miliar, dengan kerugian negara Rp 42 miliar, pada Februari 2017.

Namun menurut pengacara Mikael Kambuaya, yakni Yance Salambauw SH MH, berdasarkan UU KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 pasal 40 ayat 1 ia sudah mengajukan surat permohonan ke KPK agar lembaga tersebut menerbitkan surat perintah (SP) penghentian penyidikan kepada Ir Mikael Kambuaya.

Baca Juga:  2 Hari Tak Pulang, GADIS BERHIJAB Ditemukan Tewas Membusuk di Rumah Kosong

Surat permohonan tersebut sudah dikirim ke KPK pada tanggal 22 Oktober 2019 lalu. Isinya antara lain adalah meminta kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kleannya Mikael Kambuaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 19 Januari 2017 KPK. Hingga hari ini, Mikael Kambuaya sudah menyandang status tersangka selama 4 tahun kurang 5 hari.

Menurut Yance status tersangka yang tetap disandang oleh kleannya ini memberi beban psikologis yang luar biasa tidak hanya kepada Mikael Kambuaya. Beban itu dirasa pula oleh seluruh anggota keluarganya. Beban itu tetap dibawah kemanapun ia pergi, dan itu sangat memberatkan. Apalagi ia belum tentu bersalah.

Ditambahkan Yance lebih lanjut jelas sangat naif disimpulkan bahwa Mikael Kambuaya bersalah hanya karena menandatangani surat perjanjian kerja pada tanggal 16 Septmber 2015.

“Itu sangat naif dan terbukti KPK tidak dapat melanjutkan penyelidikan dan penyidikkan karena bukti-bukti tidak cukup untuk dilanjutkan atau diteruskan ke pengadilan,” ucap Yance Salambauw SH MH.

Oleh karenanya, ditegaskan Yance, berkaitan dengan UU KPK yang baru dan apalagi tenggat waktu sebagai tersangka sudah lewat dua tahun dan bahkan sekarang mau mencapai 4 tahun, rasanya sudah waktunya bagi KPK untuk segera menerbitkan surat penghentian penanahan bagi Mikael Kambuaya. ■ RED/MIKE WANGGE/GOES

Beri Tanggapan