Jadi Tersangka Pembunuhan Berencana, ADVOKAT SOLIHIN HD Sebut Istri Hakim PN Medan Terancam Hukuman Mati

JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Misteri kematian hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Jamaluddin terkuak sudah. Polisi akhirnya menetapkan istri korban, Ny. Zuraidah Hanum (41) dan dua eksekutornya JP dan RF ditetapkan sebagai tersangka.

Polda Sumut menetapkan Zuraidah sebagai tersangka ‘dalang’ untuk menyuruh kedua eksekutornya menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan akan diberikan sejumlah imbalan.

“Saya sangat prihatin terhadap kejadian ini. Sebagai istri seorang hakim yang pekerjaan mengadili pesakitan, kok tega dihabisi hanya persoalan keluarga saja,” ucap M Solohin HD SH MH, kemarin.

Advokat ibukota ini tak menyangka perbuatan tersangka istri korban tersebut sangat keji karena nekat mengambil jalan pintas untuk menyuruh orang membunuh suaminya sendiri. Oleh karenanya tak ada alasan dan sesuai hukum tersangka bisa diancam dengan hukum mati atau setidaknya seumur hidup.

“Sesuai hukum, saya sependapat dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin yang menetapkan para tersangka ini dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” ucapnya sambil menyebutkan karena sesuai pengakuan para tersangka dan saksi lainnya terungkap kalau perbuatan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.

Solihin yang kini tengah menangani kasus bisnis Multi Level Q-Net yang diproses di Polres Lumajang, Jawa Timur ini menambahkan penegakan hukum harus ditegakkan. Tentunya sudah sangat wajar kalau keluarga besar hakim memberikan apresiasi terhadap polisi yang telah berhasil menemukan dan mengungkap pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut.

“Oleh karenanya dalam proses hukum harus memegang asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan semua kalangan sudah pasti mendorong terhadap proses hukum yang harus ditegakkan,” katanya.

Sebelum kasus ini terkuak, banyak pihak menduga kalau peristiwa itu dilakukan terkait dengan profesi korban. Bahkan Solihin juga mendesak IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) mohon kepada DPR RI segera terbitkan UU Contempt of Court.

Baca Juga:  KEJAGUNG INVENTARISIR GEMBONG & BANDAR NARKOBA UNTUK EKSEKUSI MATI

“Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus bisa menyikapinya, sebab ini bisa menjadi preseden buruk. Untuk itu perlu diwujudkan Undang – Undang Contempt Of Court. IKAHI sebagai wadah organisasi hakim harus mendesak DPR RI untuk segera wujudkan Undang-Undang tersebut,” ucapnya.

Menurutnya aturan yang berkaitan dengan Contempt of Court atau setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan ini sebenarnya sudah ada dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini. Hanya tinggal dibuat Undang – Undang yang berdiri sendiri.

“Jadi, jelas dapat kita lihat kalau profesi hakim ini harus dijaga indepedensinya. Nah, mengingat profesi yang satu ini sangat riskan, maka IKAHI harus menyikapinya agar kedepan perirtiwa ini tidak terulang, minimal bila ada oknum yang akan berbuat seperti itu akan berfikir dua kali,” katanya.

Dalam peristiwa ini terungkap kalau kedua tersangka JP dan RF mengeksekusi korban di lantai tiga rumahnya, Jalan Aswad, Perumahan Royal Monaco, Blok B Nomor 22, Medan, Sumatera Utara, Jumat (29/11/19) dini hari. Mereka awalnya dijemput istri korban di Pasar Johor, Jalan Karya Wisata Medan.

Setelah mendapat perintah kedua tersangka langsung membekap korban dengan bedcover dan sarung bantal hingga kehabisan napas.

“Ini terbukti hasil forensik korban diduga meninggal karena lemas,” kata Kapolda Sumut seraya menyebutkan pembunuhan hakim ini karena permasalahan rumah tangga yang tak dapat didamaikan sehingga istri korban memiliki inisiatif untuk membunuh suaminya. ■ RED/BUDHI/GOES

Beri Tanggapan