Dewas Pecat dari Jabatan Dirut TVRI, HELMY YAHYA Malah Beberkan Bukti Sejumlah Prestasi

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Tak mau dituding kinerjanya rendah, minim prestasi serta kebijakannya banyak menabrak aturan – Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Helmy Yahya yang baru saja ‘dipecat’ Dewan Pengawas – justru membantah lewat bukti-bukti yang sudah dilakukan. Hal itu dilakukan saat ketemu kalangan media, Jumat (17/1/2020) kemarin di Jakarta.

Sebaliknya, Helmy malah membeberkan sejumlah prestasi selama menjabat Dirut TVRI dan termasuk menyampaikan kalau kebijakannya tak ada yang melanggar aturan. Karena itu, tambah dia, langkah pemecatan terhadap dirinya sebenarnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan ingin mempertanyakan kesalahannya di mana?

“Sebab, selama ini yang disorot soal Liga Inggris. Seperti diketahui hampir seluruh televisi di dunia ingin sekali mendapatkan hak siar Liga Inggris. Jadi, kalau dibilang itu melanggar aturan, di mananya?” Begitu ucap Helmy Yahya dengan nada tanya.

Dikatakannya bahwa TVRI sukses menayangkan Liga Inggris, setelah bekerjasama dengan Mola TV sejak Juni 2019. Memang tidak masuk dalam anggaran tahunan APBN, karena anggaran sudah diputuskan DPR. “Namun anggarannya dari pendapatan non pajak. Kita kan juga ada pemasukan, setelah dihitung-hitung anggarannya masuk. Makanya, kita jalan,” papar Helmy yang mengaku mendapat dukungan dari para direksi dan karyawan.

Helmy juga menegaskan bahwa tidak benar, jika penayangan Liga Inggris tanpa persetujuan Dewas. “Yang jelas, kita ada dokumennya kok! Termasuk foto-fotonya saat launching, di mana anggota Dewas hadir,” beber adik kandung dari Tantowi Yahya tersebut.

Terkait tuduhan konten yang kebanyakan tayangan-tayangan luar ketimbang lokal juga dibantah Helmy. Menurutnya tayangan luar seperti Liga Inggris dan National Geograpik hanya sekian persen dibanding muatan lokal. “Jauh lebih sedikit. Kita masih dominan tayangan lokal, belum lagi tayangan dari televisi-televisi daerah,” jelasnya.

Begitu pula untuk masalah keuangan, kreator Kuis Siapa Berani, juga membantah ada masalah. Bahkan lembaganya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat apresiasi sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Ini sebuah prestasi yang menandakan keuangan kita bersih,” tuturnya.

Baca Juga:  Digelar 17-19 November, 'TOUR DE AMBON MANISE' Demi Perkenalkan Maluku

Sekadar catatan, kalau Helmy Yahya diberhentikan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai Direktur Utama TVRI melalui surat pemberhentian pada 16 Januari 2020. Padahal, sejak mendapatkan surat keputusan pemberitahuan sementara pada 4 Desember 2019, ia telah melakukan perlawanan yang luar biasa.
“Pembelaan saya tidak main-main. Surat penonaktifan saya dua halaman, saya jawab 27 halaman. Semua catatan kata mereka saya jawab. Lampirannya 1.200 halaman,” tukas Helmy yang saat jumpa pers didampingi pengacaranya Chandra Hamzah.

Helmy mengatakan, pada 18 Desember dirinya menyampaikan pembelaan dan didukung oleh seluruh direksi TVRI yang berjumlah enam orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan undang-undang (UU), direksi di TVRI memiliki sistem kolektif kolegial.

Tak terbantahkan bahwa apa yang dilakukan oleh TVRI dalam hal pembenahan, baik program, karyawan maupun lainnya, merupakan hasil kesepakatan direksi. “Buktinya, mereka mendukung pembelaan saya. Karena apa, catatan pemberhentian dan penonaktifan saya itu adalah catatan atas operasional, daily activity, yang kami putuskan kolektif kolegial,” tegasnya.

Menurut perkiraan Helmy, pembelaannya tersebut bakal diterima. Tapi nyatanya surat dengan nomor 8/Dewas/TVRI/2020 yang dikeluarkan pada 16 Januari 2020 tersebut memberhentikannya secara resmi.

“Pada tahun 2019 TVRI melakukan rebranding, ini penting karena memotivasi kerja karyawan, karyawan bangga. Dan kita tidak mengambil anggaran baru. Semua anggaran dari yang sudah ada, seperti dari pos pemeliharaan kendaraan untuk cat dan logo, dari anggaran seragam untuk seragam dan lain sebagainya yang memang sudah ada posnya,” beber Helmy, panjang lebar.

Jadi sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dan sempat dimediasi Kemenminfo. Helmy pun tidak boleh bicara di media hingga akhirnya terbit surat pemecatan dirinya. ■ RED/AGUS SANTOSA

Beri Tanggapan