Disampaikan Ketum HIPPI DKI Jakarta, SERIKAT BURUH Harus Bijak Sikapi Omnibus Law

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Demo buruh yang menolak program pemerintah Omnibus Law, semestinya tidak perlu terjadi bila Serikat Buruh bijak menyikapinya. Omnibus Law sebagai konsep pembentukan UU utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU guna mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

“Seharusnya kita mendukung pemerintah memiliki ide gagasan seperti itu yang bertujuan merevisi atau menyederhanakan 79 undang undang dengan 1.244 pasal sekaligus yang selama ini tumpang-tindih dan menghambat masuknya investor,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Hal tersebut diungkapkan Sarman terkait banyaknya demo buruh yang menolak lahirnya Omnibus Law. Bahkan menurutnya, baru pertama kali terjadi di Indonesia yang menjanjikan bagi masa depan dunia usaha yang nantinya akan berdampak terhadap terciptanya lapangan kerja.

Menurut dia lagi bahwa dari sekian banyak UU yang masuk dalam Omnibus Law salah satunya adalah masalah Ketenagakerjaan. “Serikat Pekerja/Buruh jangan alergi atau curiga duluan sebelum melihat secara jernih dan seksama terhadap rancangan Omnibus Law yang draftnya akan diserahkan ke DPR RI,” paparnya.

Dikatakan Sarman lebih lanjut, tentu saja sangat elok jika mengedepankan dialog, lobi memberikan masukan, saran dan pandangan selama proses pembahasan di DPR RI daripada demo.

“Jangan sampai calon investor kita menganggap buruh Indonesia anti perubahan sekalipun itu sesuatu yang memberikan kepastian dan menguntungkan bersama. Secara umum tidak ada hal yang mendasar atau prinsip terkait dengan ketenagakerjaan yang belum apa apa sudah ditolak oleh buruh,” tandasnya.

Baca Juga:  Survei LPPM UIC Pilpres di Jakarta, PRABOWO Raup 80 Persen & Jokowi Cuma 20 Persen

Seperti isu upah minimum, PHK, cuti hamil, karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing dan lain lain semuanya sudah dijelaskan oleh Pemerintah bahwa secara umum tidak ada perubahan yang mendasar. Yang ada penambahan seperti upah per jam ini untuk mengakomodir kaum milennial yang memiliki keahlian di bidang pekerjaan tertentu dan paruh waktu yang berkaitan dengan ekonomi digital.

Subtansi dari Omnibus Law dari sisi ketenagkerjaan adalah adanya jaminan, kepastian bagi pekerja, calon pekerja dan pemberi kerja dalam hal ini pelaku usaha. Terkhusus calon pekerja ini sesuatu yang sangat urgent mengingat jumlah pengangguran kita masih di angka 7 juta orang dan naik setiap tahun hampir 2,5 juta orang lulusan baru.

“Ditambah lagi kita akan memasuki bonus demografi, jika kita tidak mampu mengantisipasi akan menjadi bencana sosial. Kita dari pelaku usaha berharap agar kita semua terkhusus Serikat Pekerja/Buruh mendukung penuh Omnibus Law. Melalui Omnibus Law ini semoga bisa menjawab karena akan dapat menarik investor, mampu melahirkan pengusaha pengusaha baru yang nantinya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan,” pungkasnya. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan