Jangan Cuma Dikuasai ATPM, ANIES Diminta Kadin Jakpus Beri Kesempatan UMKM Rawat Pompa Air

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera mencabut Pergub yang mengatur perawatan pompa air pengendali banjir hanya dikerjakan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM). Pergub warisan Ahok itu dinilai telah menutup kesempatan bagi kalangan pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut mendapatkan pekerjaan merawat ratusan pompa milik Pemprov DKI.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat, Victor Aritonang di Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Sejak tahun 2015, perawatan pompa hanya dilakukan oleh ATPM, maka tidak seluruh pompa di DKI dapat terawat dengan baik karena pihak ATPM kewalahan merawat pompa air yang begitu banyak. Contohnya, pada saat banjir, banyak pompa mati, tak bisa beroperasi,” kritik Victor.

Oleh karenanya, Kadin Jakpus pun meminta secara tegas, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut Peraturan Gunernur (Pergub) tersebut.

Victor Aritonang yang juga Wakil Ketua OK OCE Nasional ini menambahkan, dengan diberlakukannya Pergub No 41 tentang Standarisasi Servis Kendaraan Dinas sebagai perbaikan dari Pergub No 80 Tahun 2010, maka ratusan pelaku UMKM di Jakarta kehilangan mata pencarian bidang pemeliharaan pompa dan mobil.

Menurutnya, Gubernur Anies memiliki semangat tinggi mendorong UMKM dapat bertumbuh dengan baik. “Untuk itu, mereka harus diberi kesempatan demi pertumbuhan UMKM yang menjadi andalan hidup bagi ribuan tenaga kerja,” harap Victor.

Baca Juga:  Dikerjakan Lamban, COR JALAN RAYA PERJUANGAN BABELAN Harus Diawasi Bupati & DPRD Bekasi

Menurutnya, ibarat beli spare part mobil Kijang yang kecil-kecil tidak harus beli di Astra Motor, tapi bisa beli di toko onderdil pinggir jalan. “Jadi perbaikan mesin pompa air yang kecil-kecilan, tidak harus oleh ATPM saja,” tambahnya.

Data yang dimilikinya, saat ini terdapat 478 mesin pompa air di DKI. Pada saat datang banjir bandang awal tahun 2020 lalu, ada 78 mesin pompa air mati. Pompa sebanyak itu tidak berfungsi sehingga memperparah banjir di sejumlah kawasan dengan ketinggian 50-150 cm.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Syarif menambahkan dia setuju Pergub di era Ahok itu dicabut. Kemudian diterbitkan Pergub baru yang membolehkan perawatan mesin pompa dan kedaraan dinas Pemprov DKI bisa dilakukan oleh pengusaha UMKM.

Menurut Syarif, DPRD sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Anies pada 2018 agar segera merespon masalah ini, namun hingga sekarang belum ada progres. “Kami terus minta agar masalah ini diperhatikan karena menyangkut kepentingan banyak sekali pengusaha UMKM dan pekerjanya,” ucap Syarif. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan