Ikut Rombongan Komisi B DPRD DKI, BANG WD Tinjau Proyek Monas yang Diduga Bermasalah

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Politisi Gerindra DKI Jakarta, Wahyu Dewanto berpendapat bahwa pembangunan di kawasan Monas bukan merupakan monopoli Pemprov DKI. Berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka mengatur kegiatan tersebut harus seizin Komisi Pengarah yang diketuai oleh Mensesneg Pratikno.

Proyek revitalisasi Monas yang menimbulkan sikap pro dan kontra dari masyarakat karena melakukan penebanga 190 pohon, akan dibahas secara terpadu di Kementerian Sekretaris Negara. “Ya, rencananya akan ada pembahasan di Kemensesneg pada hari Senin besok,” ujar Wahyu Dewanto usai meninjau proyek pembangunan Plasa Selatan Monas di Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Wahyu Dewanto yang akrab dipanggil Bang WD bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta beserta sejumlah SKPD terkait meninjau lapangan untuk mengetahui seperti apa pembangunan bernilai Rp 71 miliar yang dilakukan PT BPN. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir proyek tersebut banyak digunjingkan berbagai pihak, termasuk viral di media sosial, terutama soal pembabatan ratusan pohon dan mengembet pada bonafiditas PT BPN yang diragukan kedudukan kantornya.

“Kami ingin bertanya kepada dinas terkait pohon-pohon di sisi selatan Monas yang gundul dan banyak disorot masyarakat,” kata Bang WD.

Baca Juga:  Ditangkap Polisi, Pretty Asmara Diduga Miliki Sabu dan Ektasi

Revitalisasi Monas bertujuan untuk membangun plasa yang dapat dinikmati masyarakat, baik pada siang maupun malam. Ini merupakan salah satu program Pemprov DKI untuk membangun kota dan membahagiakan warganya.

Berdasarkan Keppres No. 25 tadi mengatur pembentukan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka terkait pembangunan di kawasan itu.

Komisi Pengarah diketuai oleh Mensesneg, dengan anggota Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Gubernur DKI.

Tugas komisi adalah memberi pengarahan dan pendapat kepada badan pelaksana yakni Gubernur DKI serta memberi persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun badan pelaksana, serta melakukan pengendalian tugas.

Adapun Badan Pelaksana dipimpin oleh Gubernur DKI. Tugasnya, menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan, menyusun perencanaan dan pembiayaan, serta mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka, termasuk Monas. Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan