Terjerat Proyek Pipa di Riau, PENETAPAN WAKIL BUPATI BENGKALIS Sebagai Tersangka Bikin Prihatin Banyak Pihak

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Penetapan Wakil Bupati Bengkalis (Riau) Muhammad sebagai tersangka kasus korupsi proyek pipa PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan rasa prihatin banyak. Dia digadang-gadang jadi Plt Bupati menggantikan posisi Bupati Amril Mukminin yang dijebloskan ke Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus yang sama.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2). Menurutnya ada keanehan di balik penetapan tersangka Muhammad berbarengan dengan penahanan Bupati Bengkalis Amril pada Kamis (6/2).

“Ini sangat memprihatinkan banyak pihak, kenapa wakilnya juga harus terseret dalam kasus yang sudah lama. Ada apa ini,” ujar Tigor.

Sebagaimana diketahui, Amril diduga menerima uang Rp 5,6 milliar dari PT CGA dalam proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015.
“Patut diduga ada keanehan terhadap status tersangka Pak Muhammad bisa bersamaan dengan ditahannya Bupati Bengkalis,” kata Tigor.

Padahal sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, apabila ada kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakilnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt). “Semestinya sesuai UU, Pak Muhammad justru diangkat menjadi Plt Bupati Bengkalis,” ujar Tigor.

Tigor juga mempersoalkan penetapan status tersangka yang molor sangat lama. Kasus yang menjerat Muhammad diketahui muncul pada 2013 silam. “Tapi kenapa baru sekarang kasusnya bergulir lagi. Setelah ditetapkan tersangka langsung dilakukan pemanggilan dua hari berturut-turut,” ucap Tigor.

Menurutnya, perkara ini sebelumnya menyeret tiga pesakitan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada pertengahan 2019 menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dugaan korupsi pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Baca Juga:  Dikenal Sebagai Artis yang Ceria, RIA IRAWAN dalam Kenangan

Ketiga terdakwa adalah Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Edi Mufti BE dan konsultan pengawas proyek, Syahrizal Taher. Hakim menyebut, ketiganya merugikan negara Rp 2,6 miliar lebih.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Sabar Stevanus P Simalongo dan Edi Mufti masing-masing penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Sementara, Syafrizal Taher divonis hakim dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Dalam nota dakwaannya JPU menyebutkan, perbuatan para terdakwa dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Pada dinas itu terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PE 100 DN 500 mm dengan anggaran sebesar Rp 3.836.545.000 yang bersumber dari APBD Riau.

Ketika itu Muhammad bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran, SF Harianto. Pada saat lelang diumumkan pada 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp 3.828.770.000. “Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Muhammad sudah melakukan tugasnya dengan baik,” pungkas Tigor. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan