Upaya Tingkatkan Layanan BPJS, KAHMI JAYA Gelar Diskusi Dana Talangan Rumah Sakit Swasta

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dalam upaya mencari solusi peningkatan layanan BPJS Kesehatan, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Jaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengadakan diskusi publik. Kegiatan bertajuk ‘Dana Talangan untuk Rumah Sakit Swasta di DKI Jakarta Dalam Rangka Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan’ berlangsung di Gedung Dinkes Jl Kesehatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber, Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesja) Dinkes DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari; Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dian Pratama; Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ichsan Hanafi; dan Kepala BPJS Kesehatan DKI Jakarta Anumerta Huda.

Kepala UP Jamkesja Dinkes DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari mengatakan, pihaknya memfasilitasi klaim terkait Ambulans Gawat Darurat (AGD), pemeriksaan visum terhadap perempuan dan anak, kejadian luar biasa, korban kekerasan, serta medical check-up di RSUD untuk tokoh agama, pengemudi Jaklingko, dan warga binaan panti sosial.

“Kami akan memastikan Penerima Bantuan Iuran atau PBI juga mendapatkan layanan kesehatan prima. PBI ini yang tidak termasuk dalam PBI pemerintah pusat,” ujarnya pada acara diskusi yang dihadiri sejumlah praktisi dan pemerhati kesehatan.

Nuniek menjelaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, termasuk milik swasta harus melayani masyarakat dengan baik. “Semua warga harus dilayani, tidak perlu melihat latar belakangnya. UP Jamkesja DKI siap membantu warga, kalau ada aduan bisa disampaikan kepada kami di Kantor Dinas Kesehatan,” terangnya.

Sementara itu Sekretaris Umum Kahmi Jaya, Muhammad Amin menuturkan bahwa tema yang diangkat dalam diskusi ini terkait dengan relevansi dari kondisi terkini BPJS Kesehatan. “Kami tidak ingin kondisi itu menyebabkan menurunnya performa layanan kesehatan di Jakarta, termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta. Melalui diskusi ini kita ingin ada solusi terbaik,” ungkapnya.

Baca Juga:  Tengok Pasien DBD di RSUD Pasar Minggu, ANIES Temui 3 Jumantik Korban Penganiayaan

Menurutnya, Kahmi Jaya banyak menerima aspirasi dan aduan dari warga terkait perlunya optimalisasi layanan kesehatan, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan baik yang mandiri maupun PBI. “Salah satu opsi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS kepada Faskes adalah dengan meminjam uang kepada bank pemerintah atau swasta. Nah, ini mekanismenya perlu dibahas bersama,” ucapnya.

Tidak kalah penting, sambung Amin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta masih perlu menambah ruang rawat inap untuk kelas 3. “Sebab, saat ruangan kelas 3 sering penuh sehingga pasien terpaksa naik kelas dan terkena biaya tambahan,” tuturnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Dian Pratama yang juga selaku narasumber berharap, untuk premi kelas 3 seluruhnya bisa ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. “Saya kira ini masih sangat memungkinkan. Silakan teman-teman menghitung dan mengajukan alokasi anggarannya. Masalah kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar warga,” jelas politisi Gerindra yang juga dokter spesialis kandungan.

Ia berharap, seluruh petugas di rumah sakit bisa memberikan layanan optimal dan penuh keramahan, termasuk kepada peserta BPJS Kesehatan. “Harus ramah kepada siapa saja, pasien dan keluarga pasien. Jangan karena menjadi peserta BPJS Kesehatan apalagi di kelas 3 mendapatkan pelayanan kurang baik,” serunya. ■ RED/JOKO S/GOES

Beri Tanggapan