Terkait Mindset & Education, MEMAHAMI YAYASAN Sebagai Sebuah Organisasi Harus Pas

OLEH : AGUS SANTOSA

MINDSET (pola pikir) dan education (pendidikan) sejatinya harus seiring dan sejalan untuk mencapai atau mendapatkan sebuah tindakan yang berazaskan pada kepentingan banyak orang. Tidak lantas didasari oleh sebuah subjektifitas dari individu personal, sehingga mengabaikan rasa adil pada sebuah tujuan yang seharusnya bisa diklaim sebagai sebuah keberhasilan bersama.

Dalam konteks menyikapi sebuah keberadaan atau eksistensi ‘Yayasan’ atau organisasi apapun di dalam kehidupan masyarakat (sosial maupun keagamaan), seyogyanya mindset dan education yang selaras bisa dikedepankan. Apalagi jika di dalamnya banyak beragam pengurus dengan latar belakang kehidupannya masing-masing. Baik itu yang punya pekerjaan atau pengalaman sebagai seorang profesional, pekerja kantoran maupun memiliki skill alias keahlian lain di berbagai bidang dan juga termasuk ahli agama.

Namun jika sudah bertumpu dalam satu wadah, sebut saja kelembagaan – organisasi atau ‘Yayasan’, tidak serta merta harus mengedepankan ego indivual karena merasa lebih mampu (bisa) dan lebih berpengalaman – sehingga tak mendengarkan pendapat orang lain. Jangan lantas keputusan pribadinya harus menjadi dominan dan juga harus dilaksanakan. Sebenarnya, bukan begitu!

Sebab dalam tatanan dan etika berorganisasi (sebut saja dalam Yayasan), ada yang namanya Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumahtangga (AD/ART) yang menjadi ‘nafas atau nyawa‘ bagi jalannya roda organisasi secara dinamis. Selain ada mengatur job kerja masing-masing bidang. Dan, itu harus disepakati bersama oleh seluruh unsur pimpinan (ketua) dan bahkan oleh elemen pengurus lain yang ada di dalam struktur.

Tidak lantas pimpinan tertinggi, sebut saja Ketua Organisasi atau Yayasan misalnya, main memutuskan sepihak. Apa yang akan menjadi keputusan (finalisasi), tentu saja sepatutnya harus lebih dulu mendengar pendapat dari unsur ketua-ketua lain atau jajaran pengurus dibawahnya. Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya, non prosedural. Seperti ada elemen pengurus yang kedudukannya bukan sebagai ketua bidang (fungsional-red), lantas tiba-tiba merancang program dan langsung memakai ‘jalan pintas’ dengan meminta persetujuan dari Ketua Organisasi atau Yayasan.

Apabila itu benar-benar terjadi, berarti cara tersebut bisa disebut sebagai non prosedural. Hanya berdasarkan ‘lobi‘ atau pendekatan secara informal, padahal idealnya yang pertama cukup sebagai sebuah usulan saja lebih dulu – kemudian merujuk kepada ketua atau kepala bidang. Baru, setelah itu Ketua Yayasan mengumpulkan jajaran pimpinan (ketua) lain atau pengurus untuk melakukan rapat internal organisasi atau yayasan.

Termasuk, jika dalam sebuah ‘Yayasan’ ada ketua yang tidak aktif pun, harus dikonfirmasi keseriusannya menduduki jabatan fungsional tersebut. Segerakan diminta mundur secara gentle, jika memang tidak mau aktif atau fungsional. Kenapa? Karena itu akan merusak atau mengganggu jalannya roda organisasi secara dinamis. Artinya, jangan membiarkan terjadi dis-harmonisasi sesama pengurus.

Baca Juga:  10th International SWAM 2019, SEMINAR & WORKSHOP Kecantikan dari 29 Negara

Jangan juga sampai terjadi yang bukan kapasitas Ketua Bidang (fungsional) misalnya, kemudian tiba-tiba mengusulkan rancangan program. Lebih tidak etis, manakala detail program tiba-tiba sudah ada atau disodorkan, estimasi pembiayaan pun ditetapkan secara pribadi oleh individual serta orang-orang yang akan menjalani atau mengerjakan program tersebut sudah disiapkan atas penunjukkan yang bersangkutan. Seharusnya mendengarkan lebih dulu apa pendapat orang atau jajaran pengurus lain dari organisasi atau yayasan tersebut.

Nah, jika sudah diputuskan atau menjadi kesepakatan bersama pun, tidak lantas main finalisasi atau eksekusi terhadap program tersebut. Apa ada dan perlu disinergikan dengan kelembagaan maupun organisasi lain. Misalkan sebagai contoh organisasi Partai Golkar bakal menjalankan program pengkaderan anggota partai, tentu bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri bidang sosial politik.

Karena itu, di dalam berorganisasi sebenarnya tak sulit maupun rumit-rumit amat untuk memahaminya. Kuncinya harus ada keterbukaan komunikasi, sikap dan perilaku. Bukannya seseorang yang ahli, kemudian merasa sendirian paling ahli. Atau, orang yang merasa hebat lantas mau disebut-sebut paling hebat dan jumawa. Justru dengan adanya atau dibukanya forum internal lebih dulu, bisa membuka bagaimana tentang kelebihan dan termasuk kekurangan dari masing-masing personal ketua atau pengurus.

Dari situ kemudian bisa saling melengkapi, baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Jangan merasa bisa ‘One Man Show’, lantas peranan dan eksistensi orang lain kemudian dikecilkan atau dikucilkan. Sebab, betapa dahsyatnya sebuah pekerjaan atau sebuah karya – jika kemudian dikomunikasikan lebih dulu, terutama dengan orang-orang disekeliling kita.

Sebuah inspirasi datangnya memang tidak cuma setelah mengikuti sebuah seminar besar atau melalui lembaga pendidikan/perguruan tinggi. Tapi dari ilmu ‘jalanan’ atau saat menjalani aktifitas sosial kemasyarakatan dan bahkan dari orang yang kita anggap tidak ahli, justru bisa membuka hati nurani – siapa sebenarnya diri kita? Karena itu, semoga saja melalui tulisan ini, kita semua bisa memahami secara pas keberadaan atau eksistensi ‘Yayasan’ sebagai sebuah organisasi.

Untuk menggapai hasil karya besar, tentu saja membutuhkan pemikiran besar. Dan, itu bisa didapat apabila dipikirkan secara bersama-sama. Bukan dari keputusan sepihak atau dari satu dua personal pengurus. Begitu pun jika bicara soal keberadaan atau eksistensi ‘Yayasan’ sebagai sebuah organisasi, ya harus didasari oleh keputusan kolektif atau bersama-sama. (***)

(PENULIS : Pemerhati Masalah Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, tinggal di Bekasi)

Beri Tanggapan