JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan segera menggantinya dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pemutusan Mata Rantai (TGUP2MR) COVID-19.
Desakan itu mencuat karena keberadaan TGUPP saat ini dianggap tidak relevan lantaran kondisi Pemprov DKI Jakarta itu sendiri yang tengah mengalami alias terdampak oleh pandemi COVID-19.
“Akibat pandemi COVID-19 saat ini, di Jakarta sedang tidak ada pembangunan. Bahkan pertumbuhan ekonominya pun, minus. Itu membuat DKI terpaksa berutang kepada BUMN untuk membiayai program-program prioritas. Jelas, keberadaan TGUPP untuk saat ini tidak relevan dan hanya membebani APBD,” ucap Sugiyanto di Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Ditambahkannya bahwa TGUPP yang selama ini bertugas membantu gubernur dalam mempercepat pembangunan di Ibukota, sebaiknya dilikuidasi atau dibubarkan. Kemudian perlu segera diganti dengan tim yang lebih relevan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19.
Oleh karenanya, wacana penamaan tim baru tersebut, diusulkan pakai nama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pemutusan Mata Rantai (TGUP2MR) COVID-19.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus dan tak ada pembangunan yang dilakukan di Jakarta, tambah aktivis yang akrab disapa SGY tersebut, pada akhirnya membuat peran dan fungsi TGUPP nyaris nol. Maka itu jelas tak perlu dipertahankan lagi.
“Melihat kondisi seperti sekarang ini, apalagi karena belum jelas kapan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan, sebaiknya Gubernur Anies menghemat sumber daya yang ada. Utamanya dalam bidang keuangan. Jika pandemi telah dapat dikendalikan dan perekonomian Jakarta telah kembali pulih, TGUPP dapat kembali dibentuk karena saat itu dipastikan akan ada pembangunan lagi di Jakarta,” tuturnya.
Sementara itu menyitir pernyataan Bio Farma dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan TVOne, Selasa (11/8/2020) malam, Sugiyanto mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia, bisa saja baru dapat dikendalikan pada 2027 mendatang.
Penyebabnya karena BUMN produsen vaksin dan antisera tersebut menyatakan kemungkinan baru dapat memproduksi vaksin COVID-19 pada akhir 2021. Sedangkan vaksin Sinovac dari China yang saat ini tengah diujicoba di Indonesia, jumlahnya kemungkinan tidak cukup.
Anologinya dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta jiwa, maka jika yang divaksin sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk, dibutuhkan 350 juta vaksin karena tiap orang divaksin sebanyak dua kali.
“Jelas, itu jumlah yang sangat banyak, sehingga diperkirakan baru tujuh tahun kebutuhan tersebut bisa terpenuhi,” jelas SGY.
Tak bisa dipungkiri bahwa adanya pandemi COVID-19 membuat perekonomian Jakarta anjlok hingga -8,22 persen pada triwulan II-2020, dan APBD 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 87,9 triliun, akan dikoreksi menjadi Rp 47 triliun pada APBD Perubahan 2020.
Akibatnya, tak ada pembangunan di Jakarta pada 2020, dan untuk membiayai program-program prioritas seperti mengatasi banjir dan lain-lain, Pemprov DKI berutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun.
Keberadaan TGUPP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP yang merupakan revisi Pergub Nomor 187 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 196 Tahun 2017.
Pasal 3 ayat (1) Pergub 16 Tahun 2019 menyatakan; “TGUPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur”.
Berdasarkan pasal 7 Pergub tersebut diketahui kalau susunan organisasi TGUPP terdiri dari bidang Respon Strategis; Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi; Bidang Pengelolaan Pesisir; serta Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan.
Pada 2020 ini jumlah pimpinan dan anggota TGUPP tercatat sebanyak 67 orang dengan anggaran mencapai Rp 18,99 miliar. ■ RED/AGUS SANTOSA
