Goro-goro Politik Awal 2021, PARTAI DEMOKRAT Digoyang Ingin ‘Dikudeta’ Orang Dekat Istana

POSBERITAKOTA (JAKARTA) – Partai Demokrat (PD) yang sudah makan ‘asam garam‘ pengalaman tentu saja tak gampang digoyang. Apalagi pernah dua periode, melalui sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampil sebagai Presiden RI. Saat inipun tengah proses regenerasi kepada putranya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang duduk sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Karuan saja para petinggi DPP Partai Demokrat langsung bereaksi, ketika ada upaya pendekatan di tingkat DPD dan DPC. Bahkan pendekatan tersebut diindikadikan sepertinya ada upaya ‘kudeta‘ alias pengambilalihan secara inkonstitusional Partai Demokrat. Orang dekat Istana tersebut, disebut-sebut mengarah kepada sosok Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan).

Hal tersebut mencuat dari pengakuan sejumlah pimpinan DPD dan DPC PD yang diterima jajaran DPP PD. “Jadi ini berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat,” Herzaky Mahendra Putra, pengurus di tingkat DPP PD.

Herzaky yang juga menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) dalam keterangannya Senin (1/2/2021) kemarin menyebutkan bahwa mereka (sejumlah pimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat dipertemukan langsung dengan Moeldoko. Tujuannya ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.

Ditambahkan Herzaky kalau saat ini pihaknya masih menunggu reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut berkaitan dengan surat yang dikirimkan kepada Jokowi mengenai adanya keterlibatan pejabat Pemerintahan dalam rencana pengambilalihan PD.

“Bahkan, kami pun mendapat info, kalau Bapak Presiden Jokowi malah sudah membaca surat dari kami,” ucap Herzaky.

Masih terkait masalah tersebut di atas, Herzaky sangat menyayangkan adanya pejabat yang mencatut nama Presiden. “Jadi, ini bukan soal Demokrat melawan Istana. Atau, Biru melawan Merah. Yang jelas, ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah mengetahui langsung adanya ‘gerakan‘ yang bakal mendongkel posisinya tersebut. ■ RED/THONIE AG/EDITOR : GOES

Related posts

Periode 2024 – 2029, FRAKSI PKS Dominasi Pimpinan Komisi di DPRD DKI Jakarta

Soal Rencana Halte Transjakarta Mau Dipasangi AC, RIDWAN KAMIL Kayak Ungkap Borok Sendiri karena di Bandung Saja Gagal

Soal Pengamanan di Debat Perdana Pilgub Jakarta 2024, POLISI Pastikan Tidak Ada Ancaman