OLEH : HANNOENG M. NUR
ISSUE paling panas saat ini adalah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang penuh kontroversi. Kontroversinya dari beragam sisi, yaitu masih adanya kepengurusan sah Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara KLB diselenggarakan oleh para kader yang membelot dan pecatan, dan yang lebih dahsyat lagi adalah keterlibatan nama Kepala Staf Kepresiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Soal keterlibatan Moeldoko adalah ‘point’ paling menarik. Pasalnya, beberapa minggu sebelum KLB berlangsung, Partai Demokrat telah mencium adanya usaha untuk “mengkudeta” kepemimpinan AHY, berdasar bukti pertemuan intens antara Moeldoko dengan para mantan pengurus dan anggota Partai Demokrat.
Sejurus kemudian, Moeldoko membantah issue itu, seraya menyebut itu sebagai fitnah. Jika kemudian ternyata Moeldoko ada di balik KLB di Deli Serdang itu dan terpilih sebagai Ketua Umum, maka masyarakat pun bisa menilai apakah yang dilontarkan kepada Moeldoko sebelumnya fitnah atau bukan?
Partai Demokrat didirikan oleh SBY, Presiden Indonesia ke-6. Di dalam dua kali masa jabatannya SBY pernah mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), lalu juga sebagai Panglima TNI. Jabatan-jabatan yang tentu saja menjadi impian setiap prajurit TNI. Dan SBY mewujudkan impian seorang prajurit yang bernama Moeldoko.
Lalu kenapa sampai SBY merespons KLB di Deli Serdang itu sebagai bentuk “ketidak-setiaan” Moeldoko kepada dirinya?
Politik dan militer sejatinya tak pernah sejalan secara faktual. Kita ingat bagaimana Soekarno begitu kuat membatasi ruang gerak militer di dalam persoalan politik di pemerintahannya. Sementara atas nama pengabdian kepada rakyat dan sebagai penyeimbang, Soeharto memberikan ruang bagi militer untuk terlibat di dalam persoalan politik. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari adanya bagian di struktur keanggotaan DPR-RI yang mewakili militer, yaitu Fraksi ABRI/TNI.
Apa yang terjadi saat ini antara Partai Demokrat (dalam hal ini SBY) dengan KSP Moeldoko adalah pertempuran antara marwah politik dan sistem komando. SBY saat menjadi Presiden memang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi politikus ulung yang memegang teguh sistem demokrasi.
Namun, ia gagal memahami apa yang dilakukan oleh Moeldoko terhadap Partai Demokrat, sehingga ia menganggap Moeldoko melanggar sistem komando militer. Ada kepatuhan yang diabaikan oleh Moeldoko.
Sementara itu Moeldoko telah melepaskan baju militernya, ia ingin dianggap sebagai politikus yang bebas menentukan arah politik dan membuat strategi atasnya. Ia merasa tak bersalah pada SBY, karena dalam politik berlaku adagium “tak ada kawan abadi, yang ada ada adalah kepentingan abadi”. Moeldoko merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah manuver politik yang tak ada kaitannya dengan ketidak-patuhan prajurit kepada komandannya.
Siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini? Tentu saja, bakal sulit diduga! (***)
(PENULIS : HANOENG M. NUR adalah REDAKTUR SENIOR POSBERITAKOTA).
