JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Upaya penurunan stunting merupakan persoalan penting yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja keras untuk menurunkan angka stunting/gizi buruk, salah satunya dengan melakukan profiling (pencatatan dan pemetaan) data risiko stunting. Melalui Langkah tersebut, diharapkan dapat mempertajam arah intervensi terhadap program penanganan stunting di Kota Jakarta.
(Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan hal tersebut di atas saat memimpin rapat terbatas terkait tindak lanjut arahan Presiden RI, Joko Widodo, yakni tentang kemiskinan ekstrem 0 persen dan penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024 di Balaikota Jakarta, Senin (30/1/2022)3).
“Makanya, dalam waktu dekat ini akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat. Jika sampel itu sudah tepat, nanti akan di-profiling untuk penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem,” ucap Heru.
Sedangkan Tavip Agus S yang merupakan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menegaskan kalau masalah profiling risiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting.
“Namun tujuannya adalah untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini peting? Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah,” imbuhnya.
Tavip kembali memaparkan bahwa profiling risiko stunting itu dilakukan dengan sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN. Bahkan, BKKBN juga terus melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN (kementerian/ lembaga, perguruan tinggi dan mitra kerja lainnya) untuk perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta program pembangunan lainnya.
Disebutkan pula bahwa dalam waktu dua tahun, yakni pada 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan.
“Untuk yang paling dekat, pencegahan pada fase calon pengantin, pada saat hamil serta pada saat 1.000 hari pertama kehidupan. Tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Pj Gubernur, dalam waktu dekat akan kita tetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik yang sudah terkoneksi dengan data di BKKBN, sehingga sasarannya tepat. Kalau sampel sudah tepat, nanti akan di-profiling. Karena, akan ada kaitannya penanganan kemiskinan ekstrem dengan stunting,” ujar Tavip.
Khususnya, menurut Tavip lebih lanjut, data tersebut bisa digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan dari Pemprov DKI yang sebetulnya sudah banyak disalurkan ke warga Jakarta. Dari jumlah bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, Tavip menegaskan seharusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem.
“Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema bantuan yang ada. Inilah yang justru sedang dicari akar persoalannya. Maka dari itulah nanti dari profiling di lapangan, harapannya bisa ditemukan,” terang Tavip, lagi.
Berdasarkan data profiling tersebut, menurut Tavip, nanti akan menjadi dasar bagi Pj Gubernur DKI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN hingga kementerian/lembaga terkait lainnya. ■ RED/AGUS SANTOSA
