JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Langkah atau strategi penanganan polusi udara di Jakarta yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, mendapat apresiasi dari Dewan Pakar Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali), Dodo Sambodo. Terlebih dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur 576 tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.
Dikatakan Dodo lebih lanjut bahwa sejumlah upaya yang dilakukan secara sinergi, yakni dengan melibatkan seluruh stakeholder sangat efektif untuk penanganan jangka pendek. Bahkan, langkah tersebut patut diacungi jempol.
“Jelas bahwa kerja Satgas, harusn diakui efektif dan layak diacungi jempol. Juga harus kita apresiasi. Bahwa jangka pendek harus selesai. Bisa cepat karena lingkungan tidak boleh kolaps. Tapi software dan hardwarenya juga harus diperbaiki. Jadi, kedepan masalah polusi udara ini akan terjadi lagi, kalau hanya mengandalkan penanganan jangka pendek,” ucap Dodo Sambodo dalam keterangannya kepada POSBERITAKOTA, Rabu (13/9/2023).
Masih terkait hal itu, Dodo pun mengapresiasi tindakan tegas Pemerintah yang menutup industri industri sumber pencemaran. Namun demikian, ia berpesan agar Pemerintah tidak merasa cukup dengan hanya melakukan penindakan tegas tersebut.
“Sebab, industri berbasis PLTU yang masih ada di dalam kota, harus dikeluarkan. Lalu, kalau berani semua gedung dan bangunan di Jakarta beralih dari PLTU ke PLTS. Atapnya dipasang PLTS. Nah, itu akan efektif. Dan, kita harus mendukung penggunaan blue energy,” telaahnya.
Ditambahkan Dodo bahwa yang dimaksud software dan hardware itu, yakni sistem atau regulasi dan implementasi kebijakan. Untuk penanganan jangka panjang seperti penanaman pohon, perluasan lahan hijau dan penggunaan transportasi publik harus lebih ditingkatkan lagi.
“Soal program penanaman pohon Pak Gubernur sudah bagus harus dilanjutkan, target 10 juta pohon. Misalnya bantaran kali Ciliwung yang panjangnya 40 km, kiri kanan jadi 80 km. Nah, kalau ditanami pohon, itu bisa jadi kawasan hijau, juga akan menyerap karbon. Belum lagi di Cisadane,” sarannya.
Pada bagian lain, Dodo juga mengingatkan Heru untuk membuat kebijakan pro lingkungan, misalnya mendorong penggunaan transportasi publik dan memperketat penggunaan kendaraan pribadi melalui kenaikan pajak kendaraan.
“Seperti jumlah kendaraan di Jakarta kan, sudah 24 juta. Hal itu harus dikurangi sampai 15 juta saja, lalu dorong penggunaan transportasi massal dan pajak dinaikin untuk mengurangi volume kendaraan pribadi. Nah, kalau volume pohon naik dari 4 juta jadi 10 juta, kendaraan turun dari 24 juta jadi 15 juta, karbon pasti berkurang,” katanya.
Menurut Mantan Asisten Deputi Bidang Pengaduan dan Penataan Sanksi pada Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, terkait perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan menjadi momentum perluasan lahan terbuka hijau.
“Namun untuk kantor-kantor yang tidak digunakan diubah jadi lahan terbuka hijau, jadi taman. Nah, ini di Jakarta masih sangat kurang lahan terbuka hijau. Nanti kan kantor kantor pindah ke IKN, itu yang ditinggalkan jangan diubah jadi mall atau apa, tapi ubah jadi taman,” ucap dia.
Karena persoalan polusi udara terbilang berat, Dodo berharap agar Heru tidak mengambil kebijakan yang sifatnya shutdown terkait persoalan air dan udara. Ia juga meminta Heru terus fokus pada pengendalian banjir, mengingat akan segera memasuki musim penghujan.”Kalau tidak diperhatikan secara serius dan konsisten, Jakarta akan begini lagi dan lebih parah lagi nantinya,” tegasnya. © RED/AGUS SANTOSA
