JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Guna melakukan pendalaman terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Senator DKI yang juga Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) RI Sylviana Murni, bertemu muka dengan jajaran pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.
Dalam kesempatan itu, dikatakan Sylviana, pihaknya melakukan kajian dan pendalaman bersama-sama dengan Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.
Selain itu juga diminta melibatkan jajarannya untuk mendapatkan penjelasan terkait dinamika pelaksanaan urusan pemerintahan dan kendala yang dialami selama satu dasawarsa berlakunya UU tersebut.
Dari situlah, memperoleh masukan terkait isu strategis dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Kita lakukan kajian dan pendalaman bersama-sama. Semoga saja hasilnya dapat diperoleh masukan dan aspirasi yang strategis terkait dengan materi muatan revisi UU ini,” katanya, Selasa (9/1/2024) sore kemarin.
Dijelaskan Sylviana bahwa pergeseran otonomi daerah saat ini mengarah kepada pengalihan sejumlah urusan pemerintahan yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota berpindah atau ditarik ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
“Ambil contohnya di bidang perizinan, minerba, kehutanan, energi, sumber daya mineral hingga pendidikan menengah dan khusus,” ucap dia, lagi.
Dalam pandangan Sylviana, salah satu upaya untuk menata kembali otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pemda. “UU Pemda ini memang telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi kali ini diharapkan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab,” paparnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengungkapkan apresiasi kepada Sylviana Murni yang telah memberikan perhatian besar untuk kemajuan Kepulauan Seribu.
Karenanya, Junaedi juga berharap bahwa melalui pembahasan mendalam ini mendapatkan titik terang untuk Komite I dalam melakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU. “Sudah menjadi tugas kami mendukung dan bermitra dengan DPD RI,” pungkasnya. © (RED/GOES)
