JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Jangan biarkan warga Jakarta bagaikan beli ‘kucing dalam karung‘ dalam menetapkan calon pemimpin (Gubernur DKI). Setidaknya, perlu sedikit tahu baik terkait rekam jejak maupun kapasitas dan kapabilitas, sebelum dianggap layak memimpin Jakarta yang tengah bertransformasi sebagai Kota Global.
Oleh karenanya, terkait kemunculan nama politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Hamka yang bakal ikut dalam persaingan memperebutkan kursi orang nomor satu di DKI Jakarta, layak harus lebih dulu diuji. Kenapa? Sebab, pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta selalu dinantikan, karena memiliki peran penting sebagai penunjang kebijakan Pemerintah Pusat.
Menurut Pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, idealnya sebelum Jusuf Hamka diusung oleh gabungan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) tentu elektabilitas sang konglomerat tersebut perlu diuji melalui survei.
“Tentunya dalam konteks politik ini, elektabilitasnya perlu diuji. Harus bagus dan perlu dilakukan survei secara objektif saat namanya (Jusuf Hamka) dimunculkan,” ucap Ujang yang dihubungi media di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Ditambahkan dia jika dalam survei itu elektabilitas Jusuf Hamka mendapat nilai bagus, Partai Golkar harus berani mengajukan Babah Alun maju dalam Pilkada Jakarta. Terlebih, jika KIM juga merestui Kaesang Pangarep untuk mendampinginya, maka kontestasi di Jakarta menjadi lebih menarik.
“Hal itu sebenarnya standar, Jusuf Hamka bisa maju atau tidak? Bahkan ada empat hal yang harus dimiliki. Pertama adalah popularitas, kedua sisi elektabilitas, ketiga isi tas dan yang keempat itu akseptabilitas (penerimaan) dari partai maupun warga Jakarta,” ungkapnya.
Masih menurut Ujang terkait kemunculan nama Jusuf Hamka yang digaungkan DPP partai berlambang pohon beringin tersebut, jelas patut dinanti. Jika memang Golkar serius, bukan tidak mungkin akan memberikan warna baru bagi warga Jakarta dalam gelaran Pilkada pada 27 Nopember 2024 mendatang.
“Jadi, semua ini masih sangat dinamis. Bisa maju dan bisa juga tidak. Atau menjadi issue yang direalisasikan. Juga bisa hanya semata pernak-pernik demokrasi yang ada dan sedang menghangat,” kata Ujang Komarudin, mengakhiri. © RED/AGUS SANTOSA
