JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Keharusan pencopotan jilbab bagi petugas pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional, dinilai sebagai bentuk kemunduran dalam menjaga kebhinekaan dan keragaman daripada bangsa Indonesia. Karenanya, hal tersebut sebenarnya tak perlu terjadi, di momen perayaan Hari Kemerdekaan RI tahun ini.
Penilaian bernada kecewa dan sekaligus harapan mencuat dari pemikiran Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M MBA dalam keterangan elektroniknya yang diterima POSBERITAKOTA, Rabu (14/8/2024).
“Tentunya, saya sangat kecewa dengan pencopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional di tahun ini. Hal tersebut sama halnya dengan bentuk kemunduran di dalam menjaga kebhinekaan dan keragaman daripada bangsa ini,” tegasnya.
Masih menurut Prof Dailami bahwa hal tersebut jelas sebagai suatu tindakan yang tidak mencerminkan serta mengedepankan makna yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Jadi, percuma selalu berkoar-koar untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, namun pada realitasnya justru berbanding terbalik.
Menurutnya lebih lanjut bahwa di momentum yang sangat sakral, yakni dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, justru malah diperlihatkan bagaimana terampasnya hak-hak petugas Paskibraka Muslimah yang harus menanggalkan jilbabnya untuk dapat tetap bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).
“Sedangkan yang kita ketahui bersama, sebelumnya pembinaan Paskibraka masih dibawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga, hampir tidak ada masalah perihal pemakaian jilbab dari petugas Paskibraka. Jadi memang tidak ada larangan dan tekanan untuk menanggalkan jilbabnya bagi petugas Paskibraka Muslimah dan berjalan dengan baik,” urai Prof Dailami.
Namun, diungkap Senator dari Dapil DKI Jakarta, justru ketika pembinaannya dibawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang notabenenya harus menguatkan nilai-nilai dari Pancasila yaitu mengedepankan toleransi serta kerukunan serta persatuan dan kesatuan malah mendegradasi nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.
“Menurut hemat saya, ini malah catatan buruk dan sangat fatal untuk BPIP, dimana sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi malah melakukan tindakan yang menjadikan lembaga ini jauh melenceng daripada nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.
Sejatinya, peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan ini harus menjadi catatan serta perhatian khusus pemerintah. “Saya minta Pemerintah agar menindak dengan tegas, apabila ditemukan unsur paksaan kepada para petugas Paskibraka Muslimah untuk mencopot jilbabnya agar dapat tetap terpilih untuk bertugas,” pungkas Prof Dailami yang juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim tersebut. © RED/AGUS SANTOSA
