JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Guna mencegah adanya dan sekaligus dugaan kebocoran terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), kalangan legislator (Anggota DPRD DKI) minta agar segera dibentuk satuan tugas (Satgas) aset.
Pasalnya, kondisi saat ini justru banyak dikentarai bahwa aset milik Pemprov DKI Jakarta belum terdata dengan baik. Atas dasar itulah, boleh jadi sangat rentan terjadi kebocoran.
“Seperti halnya Fasos/Fasum yang bertebaran di mana-mana. Tapi, belum jelas pemanfaatannya. Malah belum berkontribusi untuk PAD kita. Nah, kalau kita sewakan, kerjasamakan, besar sekali itu potensi sebagai pemasukan,” ucap Legislator DKI, Khoirudin saat dikonfirmasi, Rabu (4/9/2024).
Kembali dikatakan Calon Ketua DPRD DKI periode 2024-2029 dari Fraksi PKS tersebut, ternyata masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan banyak pula aset yang belum tercatat. Sedangkan berdasarkan data, nilai aset milik Pemprov DKI mencapai Rp 700 triliun.
“Sebab, aset kita saat ini ada sekitar Rp 700 triliun. Malah banyak yang belum terkelola oleh Pemprov DKI. Kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain, tapi tidak masuk ke kas daerah. Nah, ini yang harus kita tertibkan,” kata Khoirudin, serius.
Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik dua pekan lalu, berjanji akan konsisten melanjutkan tugas-tugas yang telah dikerjakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 demi Jakarta yang lebih baik. “Tentunya, apa yang baik, pasti akan kami lanjutkan. Salah satunya ya berupaya untuk meningkatkan PAD,” tutup Khoirudin.
Menurutnya bahwa pencatatan aset tersebut penting dilakukan untuk pengawasan. Sebab, sejauh ini sangat rawan kebocoran pendapatan. Maka itu dalam 5 tahun ke depan, Jakarta punya pekerjaan rumah (PR) untuk membereskan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Khoirudin juga menilai bahwa PAD Jakarta masih bisa ditingkatkan. Apalagi mengingat Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala Global. “Jadi, potensi pendapatan pajaknya harus kita maksimalkan. Saat ini targetnya tidak sesuai dengan potensi. Ada kebocoran di sana-sini. Hal itu bakal kita selesaikan,” uratnya, lagi.
Salah satu upaya untuk menekan kebocoran PAD Jakarta yakni mengevaluasi sistem penerimaan pajak, hingga membuat terobosan cara menagih pajak. “Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan itu,” tegas Khoirudin, mengakhiri.
Sementara itu berdasarkan data atau informasi dari situs Bapenda.jakarta.go.id, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta dari Januari hingga Juni 2024 baru mencapai 34,89 persen atau Rp 19,10 triliun dari target Rp 54,75 triliun.
Untuk penerimaan pajak itu sendiri Rp 19,10 triliun dan terdiri dari tiga jenis pendapatan daerah. Hal tersebut masing-masing adalah dari Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 209,67 miliar. © RED/AGUS SANTOSA
