JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Bersama jajaran pejabat bawahannya, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau langsung pangkalan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).
Sedangkan pada kunjungannya itu, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Plt Walikota Jakarta Timur Iin Mutmainnah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho.
Menurut Teguh Setyabudi bahwa fenomena panic buying yang terjadi akhir-akhir ini, lantaran kekhawatiran warga terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg. Hal itu membuat stok gas di pangkalan menjadi berkurang.
“Harus diakui memang sempat terjadi antrian pada Senin dan Selasa kemarin, namun tidaklah banyak. Untuk penyebabnya karena khawatiran warga sehingga membeli lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Maka itu, ditambahkan Teguh Setyabudi, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menambah kebutuhan gas LPG 3 Kg pada 2025.
“Patokannya kebutuhan pada 2024, kemudian yang disetujui oleh Dirjen Migas itu lebih rendah lima persen dari yang kita ajukan. Nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut,” ucap dia.
Selain itu, Teguh Setiabudi jugac menerangkan bahwa untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 di tingkat pangkalan sebesar Rp 16.000. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu adalah Rp 18.500 dan Rp 19.500. “Kalau di Kramat Jati yang barusan kita lihat HET-nya Rp 16.000 dijual Rp 16.000 juga. Tetapi, kami pantau di beberapa wilayah memang ada yang jual sampai Rp 19.000,” katanya.
Oleh karenanya, Teguh Setyabudi kemudian menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memantau secara berkala di pangkalan-pangkalan resmi LPG. Selain itu juga sekaligus memastikan wilayah yang terjadi kekosongan stok gas. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gas bagi warga dapat terdistribusi dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat terhadap kuota gas yang ada di DKI Jakarta.
“Jadi, kami akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera itu sudah sangat transparan, yaitu Rp 16.000. Oleh karenanya, kami meminta kepada seluruh warga masyarakat agar tidak panik dan membeli gas sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena, kuota gas LPG 3 kg akan kami usahakan cukup untuk warga,” tutupnya. © RED/AGUS SANTOSA