JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Anggota DPRD DKI Jakarta merespon berbagai kebijakan yang dikeluarkan Perumda PAM Jaya untuk masyarakat Ibukota. Salah satunya adalah terkait penyesuaian tarif demi pelayanan yang lebih baik lagi. Sebab, sejak 17 tahun tidak pernah mengalami perubahan.
Dikatakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo bahwa secara historis PAM Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja selama 25 tahun sebelumnya, pengelolaan air minum masih dikuasai oleh dua mitra swasta selaku operator yakni masing-masing PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
“Pada saat akhir 1990-an sampai 2007, pemerintah bertransformasi dari air keran. Kemudian dari Palyja maupun Aetra memang ada janji-janji manis untuk layanan air bersih atau air minum di Jakarta,” ungkap Rio Sambado.
Gambaran tersebut diungkapkan Rio Sambodo saat Balkoters Talk bertajuk ‘Upaya Tingkatkan Layanan Air Jakarta‘ di Pressroom Balaikota Pemprov DKI, Rabu (12/2/2025) siang. Di acara tersebut turut hadir Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan dan Ahli Planologi, Nirwono Joga.
“Dari situ, persoalannya kan adalah janji manisnya yang nggak kesampaian, sehingga kemudian kemarin ada satu proses transformasi yang kemudian ada suplai oleh PT Moya Indonesia,” ungkap Rio Sambodo, lagi.
Perlu diketahui pula bahwa proses bisnis pengelolaan air di DKI Jakarta oleh PT Moya, hanya dilakukan di 6 Instalasi Pengolahan Air (IPA), milik PAM. Sedangkan tujuh IPA lainnya tetap dikelola PAM Jaya.
Maka itu, Rio Sambodo pun memahami bahwa penyesuaian tarif dilakukan untuk peningkatan pelayanan. Apalagi komoditi air minum dari PAM Jaya tidak pernah melakukan penyesuaian sejak 2007 lalu. Namun untuk komoditi lain justru sudah sering terjadi perubahan.
“Jika dibandingkan, ya dari tahun 2007 sampai sekarang misalnya gitu, yang lain inflasi umum sampai 100 persen. Mulai dari air kemasan itu sampai 300 persen, harga minyak goreng sampai 200 persen dan kemudian BBM sampai sekitar 100 sekian persen. Sementara untuk air minum obat, juga mengalami penyesuaian harga,” bebernya.
Atas dasar itu semua, Rio Sambodo juga mengapresiasi target realistis yang dipatok perseroan daerah itu. PAM Jaya menargetkan bahwa dalam lima tahun kedepan yakni sampai 2030 mendatang, cakupan pelayanan air minum sudah mencapai 100 persen atau 2 juta sambungan pipa.
“Selain bisa menambah 7.000 kilometer pipanisasi sehingga menjadi 19.000. Atau dari 68-69 persen menjadi 100 persen layanan,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tersebut.
Sementara itu Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya, Syahrul Hasan, memaparkan bahwa air yang diolah perseroan memang memiliki standar yang layak minum. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Peksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
“Jadi di dalam konteks outputnya untuk menyediakan air, dari sisi kualitas, kontinuitas dan ketejangkauan ini memang standarnya harus air minum,” urainya.
Karena itu pula, Syahrul Hasan tak menampik begitu banyak tantangan yang dihadapi perseroan daerah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan air tanah ke air perpipaan. Salah satu wilayah yang paling dominan menggunakan air tanah adalah Jakarta Selatan, sehingga PAM Jaya membangun IPA Ciliwung dan IPA Pesanggrahan untuk menambah jumlah pelanggan dari wilayah setempat.
“Nah yang menjadi challenge (tantangan) buat kami, paling utama adalah bagaimana men-shifting warga Jakarta yang sudah belasan maupun puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut (Jakarta Selatan), kemudian akan menjadi pelanggan PAM Jaya,” ungkapnya, panjang lebar.
Masih menurut Syahrul Hasan bahwa penggunaan air perpipaan memang harus diedukasi kepada seluruh masyarakat. Secara kasat mata mereka memang tidak dikenakan tarif air, karena memakai air tanah tetapi di sisi lain mereka harus membayar tagihan listrik untuk menyedot air dari bawah tanah.
“Seperti kita tahu kan, kalau sudah mulai cetekin (menyalakan) listrik untuk (pompa) jet pump, langsung naik kan. Hal itulu berapa rupiah yang harus dibayarkan menggunakan token-token yang ada di rumah masing-masing,” pungkas Syahrul Hasan melalui pemaparannya untuk menjawab pertanyaan wartawan. © RED/AGUS SANTOSA